Kades Tunggu Perbup Atur Retribusi Tower

Kades Tunggu Perbup Atur Retribusi Tower

60
BERBAGI
Ilustrasi

RBO, BENTENG – Sejumlah Kades di Kecamatan Pondok Kubang dan Karang Tinggi saat ini masih menunggu diterbitkannya Perbup yang mengatur mengenai penarikan retribusi pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengamanan tower. Sehingga retribusi tower yang ada di kecamatan itu bisa segera direalisasikan dan juga bisa menjadi sumber pendapatan desa (PADes).

Kades Renah Semanek, M Halis mengungkapkan di desa yang dipimpinnya itu sedikitnya ada 3 tower transmisi provider telekomunikasi, menurutnya keberadaan tower itu bukan saja berbahaya bagi kesehatan warganya namun juga dapat mengganggu tata kelola lingkungan desa.

“Kami berharap bupati segera menerbitkan aturannya, sehingga retribusi itu bisa dilakukan dan desa bisa mendapatkan tambahan dana untuk melakukan pembangunan, sebab keberadaan tower itu bisa untuk PADes,” kata Halis.

Dia menambahkan dari pemberitaan di media massa diketahui jika mangacu pada Perda maka per bulan setiap tower harus membayar retribusi sebanyak Rp 8 juta dengan target per tahun mencapai Rp 300 juta. Angka itu menurutnya sangat positif untuk pembangunan dan kemajuan desa secara khusus dan pembangunan Benteng secara umum.

“Meskipun Perda sudah ada jika belum ada aturan teknis pengambilannya retribusi yang ditujukan pada provider tower itu juga belum bisa dilakukan. Padahal ini sumber yang potensial,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Kades Pondok Kubang Kecamatan Pondok Kubang, Ispindi Said. Menurutnya keberadaan BTS teraebut jelas berorientasi pada profit, sebab itu wajar bila dikenakan retribusi sebagai pendapatan desa. Masih menurutnya, kalaupun tak bisa ditarik retribusi karena sesuatu hal, maka paling tidak perusahaan provider yang memiliki BTS di desa wajib mengeluarkan CSR untuk pembangunan desa.

“Karena sifatnya adalaj bisnis, maka wajar bila ada imbal jasa pada desa entah itu berupa retribusi atau CSR,” kata Ispindi. (tan)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

15 − 6 =