500 Guru 6 Bulan Tidak Gajian, Ngadu ke DPRD Provinsi

500 Guru 6 Bulan Tidak Gajian, Ngadu ke DPRD Provinsi

240
BERBAGI

Parial: Jumat Dispendik Provinsi Dipanggil

RBO, BENGKULU – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu kedatangan tamu dari Kabupaten Rejang Lebong, pukul 14.00 WIB, kemarin. Dari keterangan Wakil Ketua PGRI Rejang Lebong, Mirliani S.Pd,  dirinya mendampingi melaporkan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) tingkat SMA/SMK ke DPRD Provinsi yang sudah 6 bulan tidak digaji. “Jumlah GTT di Rejang Lebong lebih kurang 500 orang, sudah 6 bulan ini tidak digaji,” ungkap Mirliani, Senin (12/6).

Diterangkan Nurliani, selama ini GTT di Rejang Lebong digaji melalui dana komite. Sementara Pemerintah di Kabupaten Rejang Lebong menerapkan sekolah gratis, sehingga tidak ada lagi uang komite.

“Gaji atau honor juga bisa diambil dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Karena 15 persen dana bos, bisa digunakan untuk bayar honor. Namun syaratnya SK honorer harus ditandatangani kepala daerah, baik bupati ataupun gubernur. Sementara SK GTT di Rejang Lebong ditandatangani oleh kepala sekolah. Sehingga dana BOS tidak bisa digunakan untuk bayar gaji honor GTT di Rejang Lebong. Karena itu kami berharap ada jalan keluar bagi teman-teman GTT, mereka punya keluarga yang harus dinafkahi. Jikapun SK mereka harus diubah, ditandatangani bupati maupun gubernur. Kami berharap itu segera dilakukan, supaya segera pula mereka menerima gaji,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Parial, SH, MH didampingi anggota Komisi IV, Seption Muhadi, S.Ag menerangkan, persoalan seperti ini sejauh ini hanya terjadi di Rejang Lebong. “9 kabupaten/kota lain tidak ada persoalan seperti ini. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, sebab pemerintah daerah bisa membuat aturannya sendiri atas otonomi daerah. Apa yang dialami GTT di Rejang Lebong, kami turut prihatin dan akan mencari jalan keluarnya. Kami jadwalkan, Jumat ini kami akan melaksanakan hearing dengan Diknas Provinsi Bengkulu. Untuk mempertanyakan serta mencari solusi terbaik bagi kawan-kawan GTT di Rejang Lebong. Sebab semua yang terkait dengan SMA/SMK sederajat menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” kata Parial.

Ditambahkan Parial, pemerintah kabupaten/kota harus melihat, mendengar dan memperhatikan serta peduli nasib tenaga pendidik SMA/SMK meskipun tak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. “Bagaimanapun juga harus tetap diperhatikan, mereka kan mengajar di kabupaten/kota. Prestasi yang didapatkan, pemerintah kabupaten/kota lah yang akan bangga,” pungkas Parial. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

twelve − seven =