Jadi Calon Walikota, Dewan Harus Mundur

Jadi Calon Walikota, Dewan Harus Mundur

BERBAGI
Iwan/RBO: Ketua KPU Kota Bengkulu Darlinsyah S.Pd, M.Si

RBO, BENGKULU – Berdasarkan Undang – Undang Pilkada nomor 10, mulai dari Pilkada serentak tahun 2015, Pilkada serentak tahun 2017 sampai Pilkada serentak tahun 2018, maka sesuai aturan pencalonan bagi anggota dewan, baik DPRD, DPR RI dan DPD, anggota TNI, Polri, PNS serta Kepala desa, wajib mengundurkan diri dari jabatannya. “Pada saat pendaftaran, mereka ini membuat surat pernyataan pengunduran diri dari dinas instansi atau lembaga yang menaunginya tersebut. Termasuk ASN serta anggota dewan,” ungkap Ketua KPU Kota Bengkulu Darlinsyah S.Pd, M.Si saat ditemui diruangannya, Senin (19/6).
Setelah Balon itu nanti terdaftar, maka mereka mempunyai waktu 60 hari untuk menyerahkan surat pemberhentian dari anggota dewan, dari ASN, TNI/Polri. “Jadi, ketika mereka sudah ditetapkan menjadi calon, diberikan kesempatan 60 hari, tidak boleh lewat 60 hari itu. Rujukan kita UU nomor 10 itu,” terangnya.
Sedangkan untuk incumbent, Kota Bengkulu akan berakhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota saat ini adalah tanggal 21 Januari 2018. Sedangkan penetapan pencalonan awal Februari. Artinya, tanpa harus mengundurkan diri, memang masa jabatan incumbent sudah berakhir. “Pada saat ditetapkan sebagai calon, mereka sudah tidak lagi incumbent. Incumbent itu, kalau seperti Pilkada 2017 lalu. Contoh Kabupaten Benteng, dia tidak harus mundur. Tapi jika dia mencalon diluar daerah kabupaten/kota yang dia pimpin maka dia harus mundur. Misal, salah satu Bupati, atau wakil bupati yang masih baru satu periode maju jadi Calon Walikota, maka dia harus mundur terlebih dahulu dari jabatannya. Sedangkan untuk incumbent yang ditempat sama, misal Walikota saat ini, belum berakhir masa jabatannya, kemudian tahapan penetapan Paslon dilaksanakan, maka dia tidak perlu mundur. Cukup cuti saja,” pungkasnya.(idn)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY