Ketua P2T Prov Diperiksa Perencanaan Enggano

Ketua P2T Prov Diperiksa Perencanaan Enggano

66
BERBAGI
Dedi/RBO: Emilson Ketua P2T Prov PU Provinsi saat mendatangi Kejati.

Emilson: Salah Edit, Tak Masalah

RBO, BENGKULU – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kemarin Selasa, (8/8) memeriksa Emilson ketua Perencanaan dan Pengawasan Teknis PU Provinsi (P2T Prov) Bengkulu. Dia diperiksa terkait perencanaan Proyek Pembangunan Jalan Laven sepanjang 6 Kilo meter di Pulau Enggano Senilai Rp 17,5 Miliar dan hasil audit sementara proyek tersebut diduga merugikan Negara sekitar Rp 7,1 Miliar.

Menariknya dalam pemeriksaan itu yang bersangkutan mengaku Pihak Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang melakukan penyusunan HPS lupa mengedit volume kilo meter Proyek Jalan di Pulau Enggano itu.

Emilson saat dikonfirmasi mengatakan, dia dipanggil terkait dengan masalah perencanaan proyek Enggano tersebut.  Menurutnya perencanaan proyek di Pulau Enggano itu sudah ada sejak tahun 2012 lalu, namun di tahun 2013 hingga tahun 2015 perencanaan proyek tersebut langsung dari pusat, jadi untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) itu melihat dari harga sebelumnya.

“Disini kami sebagai perencanaan dan membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam penyusunan (HPS) itu. Di tahun 2016 memang tidak ada lagi perencanaan proyek tersebut, namun langsung membuat Owner Estimate (OE) atau langsung penyusunan HPS sebagai salah satu syarat atau dasar kontraktor untuk melakukan penawaran,” terangnya.

Selain dari itu, lanjut dia dalam proyek tersebut tidak ada dana operasional. Kemudian dia juga mengakui memang dapat perbedaan di Rencana Kerja (Renja). Yang mana dalam Renja proyek Jalan tersebut sepanjang 7  kilo meter, sedangkan kenyataan di lapangan proyek Jalan tersebut sepanjang 6 kilo meter setelah usulan anggaran untuk proyek tersebut menurun menjadi Rp 18 Miliar.

“Pertamakali kami mengusulkan proyek tersebut senilai Rp 20 Miliar untuk Jalan sepanjang 7 kilo meter, mungkin pihak pembuat PPAS atau yang membuat PPAS itu lupa untuk mengeditnya.  Karena pada saat itu dari Rp 20 Miliar turun menjadi Rp 18 Miliar, kan tidak mungkinkan nilai proyek sudah turun senilai Rp 18 Miliar pengerjaannya masih sepanjang 7 Kilo meter. Mungkin mereka lupa mengedit volume Kilo meternya. Kalau di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memang Jalan tersebut sepanjang 6 Kilo meter,” tandasnya.

Kendati pihak PPAS lupa mengedit volume Kilo meter proyek Jalan tersebut, menurutnya tidak ada masalah, sesuai dengan kesepakan DPA dengan kontrak.

“Ya tidak ada masalah lah, yang mengikat itukan antara DPA dengan Kontrak ya tidak masalah lah,”ucapnya.

Kajati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH, MH melalui Kasi Penkum Ahmad Fuadi SH, mengatakan, memang Penyidik Kejati Bengkulu kemarin memeriksa satu orang saksi dari P2TProv PU Provinsi Bengkulu terkait dengan perencanaan proyek tersebut.

“Ya bagaimanapun tanggapan yang yang bersangkutan, semuanya itu nanti sesuai dengan keputusan Standar Operasional Prosedur (SOP) nanti kita lihat saja hasil audit khusus dari BPK,” singkatnya. (ide)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

seventeen + nineteen =