Waka KPK: Tangkap RM Anugerah, Bukan Musibah

Waka KPK: Tangkap RM Anugerah, Bukan Musibah

BERBAGI
AGUS/RBO: Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan saat menyampaikan materinya, kemarin (10/9).

Harta Koruptor Disita, Cium Tak Beres Sejak Mutasi Besar-besaran

RBO, BENGKULU – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Basaria Panjaitan menanggapi statement Plt.Gubernur Bengkulu Dr.drh.H.Rohidin Mersyah, MMA yang kerap menyampaikan bahwa kasus OTT Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti adalah sebuah musibah. Namun versi KPK itu adalah anugerah. Sebab bisa menyelamatkan uang negara miliaran rupiah.
“Saya rasa kasus OTT kemarin bukanlah sebuah musibah, tapi sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Karena kita berhasil menyelamatkan uang negara yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, ia juga mendapatkan informasi dari Tim Korsupgah KPK bahwa masih banyak pejabat eksekutif dan legislatif di Bengkulu yang belum melaporkan LHKPN ke KPK. Oleh sebab itu, pihaknya meminta para pejabat yang belum melapor tersebut dapat segera melapor dalam waktu dekat ini.

Semua Hasil Korupsi Disita
Sementara itu harta hasil korupsi para pejabat negara yang ditangani oleh KPK bakal disita negara. Hal ini guna memberikan efek jera kepada para koruptor.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK saat agenda Rapat Konsolidasi Pencegahan dan pemberantsan Korupsi di Provinsi Bengkulu, Kamis kemarin (10/9) di aula GSG Kantor Gubernur Bengkulu.
“Para pelaku korupsi tahun ini kita akan terapkan seluruhnya, tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan, kalau ada yang bersangkutan dengan corporated kita akan masukkan juga pidana corporated kepada setiap para pelakunya. Jadi bukan untuk orang-orang tertentu, memang kita sudah sepakat untuk penerapan pasal-pasal ini kepada seluruh pelaku tindak pidana korupsi mulai dari tahun ini,” tegasnya, kemarin.
“Harta yang disita negara nanti adalah harta hasil yang dikorupsi saja. Penyitaan ini dilakukan untuk membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dan tak mengulangi kejahatannya lagi,” tambahnya.
Dijelaskan, selama ini mungkin ada anggapan yang diyakini oleh pelaku korupsi. Koruptor beranggapan bukan masalah besar apabila mereka terpaksa ditahan di penjara dalam hukuman beberapa tahun saja. Toh, uang sisa korupsi masih tersimpan banyak untuk selanjutnya digunakan untuk foya-foya.
“Para pelaku tindak pidana korupsi tersebut, dia keluar penjara, uangnya bermiliar-miliar masih santai-santai saja. Bahkan ada yang bilang PNS bekerja 30 tahun lebih, gak mungkin punya harga ratusan miliar. Lebih baik korupsi saja, dipenjara dan keluar uangnya masih banyak,” jelasnya.
Menurutnya, pemikiran para koruptor ini yang harus dihapuskan. Kini, KPK dengan tegas akan menelusuri harta dan aset yang terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya. Lantas, aset tersebut bisa dilakukan lelang dan diserahkan ke negara.
Ia menilai, perampasan seluruh harta dan aset hasil tindak pidana korupsi akan memberikan efek jera. Sehingga, ia berharap tidak ada lagi koruptor yang dengan enaknya masih menikmati hidup dengan sisa tabungan hasil korupsi saat dibebaskan dari penjara.
Disamping memberikan efek jera, penyitaan harta dan aset hasil korupsi akan dimanfaatkan untuk menambah kekayaan negara.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait bagaimana perkembangan terakhir kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti. Ia mengatakan, hingga kini prosenya masih terus berjalan.
Dijelaskan, KPK mulai mencium bakal adanya kasus OTT kemarin saat adanya agenda rotasi (mutasi-red) besar-besaran yang dilakukan oleh Ridwan Mukti. KPK heran kenapa terjadi rotasi massal dalam waktu yang berdekatan, serta adanya pergantian pejabat-pejabat dibidang yang sangat strategis.
“Kasus Gubernur yang sekarang segera mungkin akan dilimpahkan. Kita juga tidak mau lama-lama, itu segera mungkin, itu mungkin nanti akan ada beberapa saksi mungkin tapi belum ada rencana penambahan tersangka. Kita  tahu mungkin kita sekarang sangat banyak yang ditangani, karena mendadak ada tim lidik, ada lagi di OTT mereka juga harus berangkat juga bareng-bareng kesana,” tegasnya.
“Jadi sekarang ini kita akan mempercepat, intinya KPK itu tidak akan memperlambat penanganan kasusnya para kepala daerah supaya ada kepastian hukum untuk para pejabat-pejabat yang berikutnya,” tambahnya.
Sementara itu, terkait kasus OTT proyek jalan di Bengkulu yang melibatkan Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan kontraktor lokal Bengkulu, KPK kembali menegaskan agar para kontraktor tidak memberikan apa-apa kepada para pejabat pemerintahan.
“Jangan sekali-sekali (memberi sesuatu, red). Bekerjalah profesional, kalau ada permintaan yang tidak seharusnya dari pejabat tertentu yang menghalang-halangi kinerja kontraktor bisa dilaporkan ke kepolisian dan kejaksaan. Kalau tidak juga lapor ke Pak Coki (Kapolda), lapor ke beliau pasti sampai ke saya, ini untuk perbaikan Provinsi Bengkulu,” tegasnya.   (ags)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY