Riduan: Banggar Tolak Bahas Penambahan Samisake, APBD 2018 Harus Tepat Waktu

Riduan: Banggar Tolak Bahas Penambahan Samisake, APBD 2018 Harus Tepat Waktu

52
BERBAGI
Kepala Bappeda Pemda Kota Riduan

Teuku: Masyarakat Sebenarnya Kecewa

RBO,BENGKULU – Diluar dugaan, Pemerintah Kota akhirnya mengalah untuk tidak memaksakan diri mengusulkan lagi dana tambahan untuk samisake. Hal itu dilakukan demi terciptanya suasana kondusif di Kota Bengkulu. Sebab menurut Kepala Bappeda Kota Bengkulu, Ridwan bahwa sebelumnya dalam KUA PPAS telah mencantumkan usulan tambahan samisake, namun badan anggaran (banggar) DPRD Kota justru menolak untuk lanjut melakukan pembahasan.
“Sebelumnya sudah saya usulkan dan masukan dalam KUA PPAS, namun Banggar WO dan enggan bahas jika ada Samisake. Mengingat sekarang sudah dipenghujung tahun 2017, dan waktunya sudah mepet, maka KUA PPAS kita revisi lagi. Lebih baik kita mengalah, maka anggaran tambahan untuk samisake dengan berat hati tidak kita usulkan,” jelas Riduan.
Masih menurut Riduan, jika Pemerintah Kota masih memasukan samisake dan Banggar menolak untuk membahas,maka akan berdampak keterlambatan pengesahan APBD 2018. Jika keterlambatan terjadi, maka yang dirugikan adalah Kota Bengkulu.
“Tahun lalu, waktu kita ngotot agar pinjaman 250 miliar rupiah untuk pembangunan itu disetujui dewan dan disitu terjadi tarik ulur pembahasan. Dampaknya pengesahan APBD 2017 molor dan kita terkena sanksi dari pusat. Kita kehilangan dana bantuan dari pusat hampir 42 miliar rupiah. Bayangkan saja, jika kembali tahun ini kita ngotot masukan samisake dan berujung pembahasan jadi molor, maka akan dua kali kota ini dirugikan. Uang bantuan pusat itu sangat berarti untuk pembangunan Kota Bengkulu,” jelas Riduan.
Terpisah, Wakil Ketua dua DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain membenarkan kondisi tersebut. Dia menilai keputusan Walikota untuk tidak memaksakan diri usulkan anggaran Samisake, merupakan sikap arif dan bijaksana. Sebab, jika APBD 2018 terlambat disahkan, maka dampaknya akan sangat luas. Menurut sepengetahuan Teuku yang sudah jelas suport jika samisake ditambah anggarannya antara lain Hj Mardiyanti, Teuku Zulkarnain, Kusmito Gunawan dan Indra Sukma atau Fraksi PAN.
” Anggaran pilwakot bisa tersendat dan gelaran pesta demokrasi itu terancam batal. Lalu gaji para honorer akan tersendat pula, maka menurut saya batalnya usulan tambahan samisake merupakan suatu keputusan yang sulit namun demi kota tetap kondusif hal itu perlu dilakukan. Ya mau bagaimana lagi, masyarakat bisa menilainya sendiri,” sambung Dia.
Lebih jauh disampaikan bahwa benar jika dikatakan percuma saja memaksakan diri usul dana tambahan samisake,sebab pada intinya dewan menolak. “Faktanya demikian adanya. Anggaran tambahan untuk Samisake ditolak untuk dibahas. Jadi untuk apa diusulkan. Selain itu sekarang sudah penghujung tahun dan APBD harus segera disahkan,” tutup Dia. (lay)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

thirteen + fourteen =