Ini Penjelasannya, Banggar Belum Setuju Tambah Anggaran Samisake

Ini Penjelasannya, Banggar Belum Setuju Tambah Anggaran Samisake

26
BERBAGI
Walikota saat memberikan bantuan Samisake yang sangat diharapkan masyarakat

 

RBO BENGKULU – Belum dibahasnya penambahan anggaran Samisake oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu dijawab oleh sejumlah anggota dewan kota. Seperti yang dijelaskan Erna Sari Dewi SE selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, bahwa persoalan saat ini menurut Dia bukan tentang menolak atau menerima untuk dilakukan pembahasan tambahan anggaran samisake. Namun lebih kepada belum lengkapnya instrumen penjelas dari anggaran itu.
“Bukan menerima atau menolak. Tapi instrumen samisake sendiri yang belum siap dan sambil menunggu audit khusus dari penggunaan Rp 13,6 miliar samisake yang sebelumnya sudah dianggarkan,” jelas Erna singkat.
Terpisah anggota Banggar DPRD Kota Bengkulu lainnya, Sudisman menegaskan bahwa yang pasti pada pembahasan KUA-PPAS saat ini memang tidak ada usulan penambahan anggaran untuk dana bergilir samisake. “Jadi kemungkinan eksekutif sudah membaca keinginan sebagian besar anggota dewan sebagaimana yang sudah disampaikan pada setiap rapat pembahasan terkait,” jelas Sudisman.
Adapun keinginan dewan jika pemkot ingin usul penambahan anggaran dana bergulir samisake harus terlebih dahulu dilakukan audit menyeluruh terhadap dana Rp 13,6 M yang sudah disalurkan sejak tahun 2013 yang lalu.
Dijelaskan Dia bahwa audit dibutuhkan sebagai bahan evaluasi, untuk memperoleh gambaran apakah pelaksanaan dan efektivitas pemberian dana bergulir berjalan dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan. Antara lain berapa NPL (non performent loan) saat ini. Yaitu berapa persen kolektibilitas pinjaman lancar, kurang lancar, diragukan, macet dan apakah pinjaman ada yang dihapus bukukan karena orangnya sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya.
“Sampai saat ini usulan audit yang disampaikan kepada eksekutif belum ada tindak lanjutnya. Jadi, sangat kecil kemungkinan jika ada usulan penambahan anggaran samisake dari eksekutiv dapat respon positif dari anggota dewan,” sambung Dia.
Lebih jauh Dia menduga belum dijalaninya rekomendasi dewan oleh eksekutif itulah sebab tidak jadinya usulan penambahan samisake disampaikan ke Banggar.
“Inilah kemungkinan kenapa eksekutip tidak mau ngotot untuk memasukan usulan penambahan anggaran dana bergulir samisake pada pembahasan RAPBD TA 2018,” tutup Sudisman dari Fraksi Hanura.
Sementara itu, anggota Banggar lainnya Sandy Bernando dari fraksi Golkar menambahkan pula bahwa sejatinya soal usulan pemkot yang masuk ke banggar lebih baik dibahas terlebih dahulu. Jika memang ada yang harus dilengkapi, maka pemkot harus melengkapi.
“Hubungan mitra kerja antara legislatif dan eksekutif harus berjalan dengan baik. Komunikasi tentu terus berjalan. Ketika ada usulan dari eksekutif, tentu legislatif akan mempelajari dan membahasnya. Hasil bahasan, ketika ada catatan dari usulan itu maka eksekutif harus segera menindaklanjuti. Sehingga akan menghasilkan produk hukum yang baik dan benar,” tutup Dia. (lay).

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

two × two =