Poli Klinik Gunung Bungkuk Jadi Balai

Poli Klinik Gunung Bungkuk Jadi Balai

33
BERBAGI
Iwan/RBO dr H Bambang Suseno

 

Bambang Suseno : Izinnya Dari Kota

RBO >> BENGKULU >>  Poli Klinik Gunung Bungkuk (GB) yang selama ini khusus melayani pengobatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov, akhirnya dikembangkan menjadi Balai Pengobatan Gunung Bungkuk. Menariknya, dengan pengembangan itu nantinya Balai Pengobatan tersebut mendapatkan kucuran anggaran dari APBD Provinsi.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dr. H. Bambang Suseno mengatakan, terkait wacana pengembangan itu, pihaknya sudah menggelar hearing dengan pihak Poli Klinik. “Pengembangan menjadi Balai Pengobatan atas dasar permintaan Gubernur. Karena Poli Klinik milik Pemprov tersebut sudah 17 tahun keberadaannya,” ungkap Bambang didampingi Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi, Irwan Eriadi, SE, M.Si, Rabu (22/11).

      Menurutnya, dengan menjadi Balai Pengobatan nanti, maka pembiayaan untuk semua kegiatannya dibebankan kepada APBD Provinsi. “Pengembangan bukan hanya dari segi nomenklatur saja, tetapi juga pelayanan. Sehingga disana juga akan ada pelayanan primer. Seperti pelayanan dasar kesehatan dengan tenaga dokter umum, dokter gigi dan insan kesehatan lainnya,” terang Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi ini.

Disinggung adakan Perda peningkatan nomenklatur itu, Bambang menilai, itu sepenuhnya kewenangan Pemprov untuk memperjelas dasar dari pengembangan itu. “Dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur, kita rasa juga sudah cukup. Mengingat keberadaan Balai Pengobatan itu khusus memberikan pelayanan kesehatan terhadap ASN di lingkungan Pemprov,” tegasnya.

Ia menambahkan, terkait Sumberdaya Manusia (SDM) ataupun peralatan penunjang lainnya, juga diserahkan sepenuhnya kepada Pemprov melalui Setdaprov dan dibantu Dinkes Provinsi. “Termasuk juga pembinaan dan pengawasan dari sisi teknis terhadap Balai Pengobatan tersebut. Namun kita tetap mengingatkan, agar keberadaan Balai itu nantinya tetap profesional, terutama dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakannya, kalapun ada kerjasama dengan pihak ketiga dalam operasional Balai Pengobatan itu nantinya, juga harus mengikuti mekanisme yang berlaku. “Jangan pula setelah dikembangkan malah menimbulkan permasalahan dibelakang hari. Yang jelas sejak awal kita mengingatkan pelayanan yang diberikan semakin profesional seiring pengembangan itu,” tutupnya. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

seven + 4 =