Plt Gubernur, Walikota, Semua Bupati Terima Penghargaan Peduli HAM

Plt Gubernur, Walikota, Semua Bupati Terima Penghargaan Peduli HAM

20
BERBAGI
IST/RBO Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

Kemarin Salami Presiden-Wapres

RBO >>  BENGKULU >>  Selain Pemerintah Kota Bengkulu menerima penghargaan dari Ombudsman RI, berita baik juga datang dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dimana Pemda Provinsi Bengkulu menerima penghargaan Peduli HAM di Hari Peringatan HAM Sedunia ke 69 ini tanggal 10 Desember nanti. Membanggakan lagi, semua Kabupaten Kota mendapat perhargaan bidang HAM ini, kecuali Kabupaten Kaur.
Syarat mendapatkan Penganugerahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten-Kota Peduli HAM.

Dikatakan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, Mukhlisin, ada 2 kategori penghargaan yang akan diserahkan. Penghargaan kategori Kabupaten-Kota Peduli HAM diraih oleh Pemda Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong.
Sementara kategori Kabupaten-Kota Cukup Peduli HAM diraih Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Mukomuko dan Seluma.

“Jelas ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi Pemerintahan Bengkulu. Karena, ini menandakan bahwa Bumi Rafflesia peduli akan HAM. Pesan Pak Gubernur, ini harus dipertahankan untuk mendukung pembangunan daerah,” terangnya  Rabu (06/12) kemarin.

Menariknya lagi, penganugerahan Provinsi dan Kabupaten-Kota Peduli HAM ini akan diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly. Jika tidak berhalangan, akan dihadiri langsung Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan ini rencanya akan diserahkan pada 10 Desember 2017 mendatang di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu kemarin Plt Gubernur Dr H Rohidin Mersyah, MMA menerima DIPA 2018 dari Presiden di Jakarta. Pada saat itu seluruh Gubernur dan Bupati hadir. Juga ada penghargaan para kepala daerah yang berprestasi.

Menanggapi hal ini, Rohidin menyampaikan terhadap seluruh pimpinan Daerah Kota/Kabupaten agar segera mengesahkan APBD 2018. Hal ini menurutnya bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

“Fokus untuk belanja infrastruktur yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu tingkatkan pelayanan publik, dan juga kurangi belanja untuk hal yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat,” terangnya. (run)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

five × 4 =