Murman Divonis 2 Tahun, Anaknya 4 Tahun, + 2 M

Murman Divonis 2 Tahun, Anaknya 4 Tahun, + 2 M

209
BERBAGI
Dedi/RBO: Murman Effendi

RBO, BENGKULU – Mantan Bupati Seluma, H Murman Effendi, SE, SH, MH divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sedangkan putra kandungnya, bernama Joresmin divonis hakim 4 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta subsidair 1 bulan dan membayar uang pengganti Rp 2 miliar. Apabila tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan maka harta bendanya disita. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana tambahan 2 tahun penjara.

Murman divonis karena terseret kasus proyek multiyears di Kabupaten Seluma tahun 2011. Sedangkan Joresmin sebagai Direktur PT Puguk Sakti Permai yang mengerjakan proyek miliaran rupiah itu.

Ketua majelis hakim Suryana SH, MH dalam amar putusannya mengatakan, terdakwa Murman Effendi sesuai dengan fakta, keterangan saksi dan barang bukti yang terungkap di muka persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

“Terdakwa melakukan nepotisme yang mana telah diatur dalam pasal 22 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang nepotisme,” kata hakim.

Selanjutnya putra kandung mantan Bupati Seluma, Joresmin divonis hakim 4 tahun penjara. Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Suryana SH, MH dalam amar putusannya mengatakan, sesuai dengan barang bukti dan fakta yang terungkap di muka persidangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah di bidang pembangunan. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

“Mengadili terdakwa terbukti bersalah yang mana telah diatur dalam pasal 3 Junto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang korupsi,” imbuhnya dalam amar putusannya kemarin.

Terpisah Penasihat Hukum PH Murman, Made Sukiade SH mengatakan, putusan yang diberikan hakim memang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU di mana JPU menuntut dengan pasal 22 tersebut sedangkan kliennya tidak pernah diperiksa terkait pasal tersebut. Sebenarnya kliennya divonis bebas.

“Klien saya tidak pernah diperiksa terkait kasus pasal 22 tersebut. Kalau hakim memutuskan dengan pasal tersebut itu sudah sesuai dan lebih rendah dari tuntutan JPU. Mungkin hakim berkesimpulan vifti-vifti,” terangnya seusai persidangan kemarin, (16/2).

Lalu apa kata Penasihat Hukum PH Joresmin, Ilham Patahila?

“Kalau mengajukan upaya hukum lainnya kita terlebih dahulu konsultasi dengan klien saya dulu. Tuntutan JPU dengan mengatakan kerugian negara sekian tetapi di persidangan saksi dari BPKP tidak pernah dihadirkan sama sekali,” imbuhnya seusai persidangan kemarin. (cw5).

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

13 − 8 =