Sidang Pleno KPU Diwarnai Buka Kotak Suara

Sidang Pleno KPU Diwarnai Buka Kotak Suara

131
BERBAGI

Saksi Munas Tolak Tanda Tangan

RBO, BENTENG – Sidang pleno penetapan suara Paslon yang digelar di Hotel Puncak Tahura kemarin (23/2), diwarnai aksi buka kotak suara. Ini setelah saksi tim Paslon M Sabri-Naspian (Munas) meminta PPK Pondok Kelapa dan PPK Pagar Jati membuka kotak suara guna membuktikan keberadaan foto copy KTP dan surat keterangan domisili dari Dukcapil yang digunakan warga menggunakan hak pilihnya.

Saksi Paslon Munas, Harius Eko Putra mencurigai ada upaya kecurangan dari Paslon lain atau ada upaya curang dari penyelenggara, pasalnya jumlah pengguna KTP dan surat keterangan domisili dari Dukcapil cukup signifikan di Pondok Kelapa dan Pagar Jati.

“Kami minta dibuktikan, bagaimana bisa jumlah pengguna e-KTP dan surat keterangan sebanyak itu. Ini harus dibuktikan dan kotak suara harus dibuka,” terang Harius. Setelah dibuka dan ditunjukan pada Panwaslu serta para saksi, saksi Munas meminta pada majelis sidang mendapatkan copy-an data para pengguna e-KTP dan surat keterangan domisili.

Sebelumnya juga sempat terjadi perdebatan cukup alot dan panjang antara saksi Munas dan ketua KPU seputar permintaan saksi Munas. Namun setelah mendapat persetujuan dari Panwaslu, akhirnya KPU bersedia memberikan salinan data tersebut.

“Kami akan melakukan upaya hukum mencari keadilan, karena ini adalah dokumen atas kebijakan KPU maka kami minta copy-an data para pengguna e-KTP,” ujar Harius.

Karang Tinggi Kotak Tak Tersegel

Sementara itu, perdebatan dan permintaan klarifikasi juga disampaikan saksi Paslon saat PPK Karang Tinggi menyampaikan perolehan suara. Permintaan klarifikasi lantaran kotak suara yang dibawa ke forum dalam kondisi tak tersegel dan tak terkunci. Namun setelah ditunjukan berita acara pleno PPK dan ditandatangani Panwascam akhirnya sidang terus dilanjutkan.

Sidang pleno tersebut memutuskan pasangan Duo Ferry menjadi peraih suara terbanyak, hanya saja hasil sidang pleno itu tak ditandatangani saksi Munas karena mereka tidak mengakui perolehan suara lantaran ada indikasi money politik yang dilakukan paslon tertentu.

“Kami masih melakukan upaya hukum mencari keadilan, karena pemilihan ini kami nilai cacat, karena beberapa aduan kami terkait money politic sudah kami sampaikan, bahkan banyak tertangkap berikut barang buktinya,” ujar Harius. (tan)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

20 + 15 =