Bila Penataan Aset Amburadul, Dewan Pesimis BU Dapat WTP

Bila Penataan Aset Amburadul, Dewan Pesimis BU Dapat WTP

BERBAGI
SLAMET WALUYO SUCIPTO.SH

Slamet :Ingin WTP,Pemkab Harus Bekerja Lebih Keras

RBO, ARGA MAKMUR – Pelaksanaan tata kelola aset daerah oleh Pemkab Bengkulu Utara (BU), dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, sangat sulit bagi Pemkab BU untuk meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian  dari BPK RI bila kondisi ini terus dibiarkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Bapemperda DPRD BU yang juga sebagai anggota Komisi I dewan BU Slamet Waluyo Sucipto di ruang kerjanya Sabtu kemarin (25/2).

Dikatakan Slamet, ia tidak habis pikir, kenapa kelihatannya sulit sekali bagi Pemkab BU melalui dinas teknis terkait dalam pelaksanaan tata kelola dan penataan aset –aset milik Pemkab BU dari mana pun sumbernya. Menurut politisi Partai NasDem ini, Dewan dan Pemkab telah lama mengesahkan Perda Tentang Aset Daerah , namun dalam pelaksanaannya ia belum melihat progress yang terukur terhadap penataan aset di Pemkab BU tersebut.

Ia prihatin di tahun pertama Kabinet kerja Mian dan Ari memimpin BU, penghargaan WTP maupun Adipura yang sebelumnya didapat ,kini malah lepas dari tangan ini. Dan ia berharap Pemkab BU untuk bekerja lebih keras lagi ,terutama dalam penataan aset aset yang ada. Baik itu aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak. Slamet mencontohkan dalam hal penataan Mobnas di lingkungan Pemkab BU. Dikatakannya, sudah ada pedoman yang jelas  mengenai  penataan pemakaian Mobnas milik Pemkab BU. Namun ia masih melihat hal tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal pemakaian nomor polisi (Nopol) Kendaraan dinas milik Pemkab BU, masih terkesan amburadul. Apalagi dengan perubahan  nomenklatur OPD di Pemkab BU, kendaraan dinas kepala SKPD yang dipakai belum ditata sebagai aturan yang ada.

‘’Kalau kita mau mendapatkan kembali WTP, tentu persoalan aset daerah ini sudah harus segera dirampungkan. Sebab tujuan kita sebenarnya bukan penghargaan. Tetapi penghargaan itu akan datang dengan sendirinya sebagai  sebuah hasil kerja kolektif yang terukur, baik secara administrasi maupun dalam realisasinya.’’

Kita lihat saja sekarang, banyak nomor polisi kendaraan yang dipakai oleh SKPD tidak sesuai dengan pedoman yang ada. Bahkan untuk kepala SKPD yang baru terbentuk dari struktur OPD yang disahkan mulai Januari ini, jelas runtut nomor polisinya tidak sesuai. ‘’Ini kita belum bicara mengenai daftar aset daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,’’ujar Slamet. (bri)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

one × four =