Dewan Prov Tunggu Usulan Global SMA/SMK

Dewan Prov Tunggu Usulan Global SMA/SMK

70
BERBAGI
Siption Muhadi, S.Ag

Siption Muhadi: Bisa Kita Anggarkan di APBD-P

RBO, BENGKULU – Untuk meminimalisir terjadinya Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah, khususnya SMA/SMK di Provinsi Bengkulu, komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mengungkapkan, mereka menunggu usulan dari masing-masing sekolah untuk rencana pembangunan dalam satu tahun kedepan.

“APBD Perubahan, kita bahas Bulan Juni paling cepat, untuk itu sebelum Juni tahun ini, pihak sekolah hendaknya sudah bisa menyampaikan usulan rencana pembangunan dan program kerja mereka dalam satu tahun kedepan secara global,” ungkap anggota komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Siption Muhadi S.Ag yang didampingi oleh Raharjo Sudiro S.Sos serta Ramli saat ditemui diruangan komisi IV, Senin (6/3).

Adapun untuk pungli sendiri, menurut politisi PKB tersebut memang dilarang. Namun jika ditelaah kembali secara mendalam, dari UU dan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, maka iuran sumbangan pembangunan boleh ada, hanya saja jangan sampai memberatkan wali murid.

“Jadi, silakan nanti pihak sekolah itu membahasnya. Dana anggaran sekolah itu kan ada dari dana BOS, kemudian jika ada rencana pembangunan bisa mereka kumpulkan lewat sumbangan komite. Dan uang komite ini harus disepakati terlebih dahulu bersama para wali murid. Nah, dari kekurangannya nanti, misal butuh dana Rp 20 juta untuk membangun satu ruangan kelas baru, dari dana BOS ada Rp 10 juta, kemudian dari sumbangan uang pembangunan yang disetujui lewat komite terkumpul dana Rp 7 juta, nah kekurangannya yang Rp 3 juta, itu bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan akan kita anggarkan. Tidak bisa juga kalau mau sepenuhnya dibiayai dari provinsi,” papar Siption.

Dan untuk dana pembangunan sekolah itu, selain dari dana BOS, dana uang pembangunan lewat komite, serta dibantu oleh Pemda Provinsi, juga bisa dengan dibantu oleh pihak swasta melalui dana CSR setiap perusahaan yang ada.

“Yang jelas itu, kebutuhannya apa? Kemudian dananya juga harus jelas. Jangan sampai tumpang tindih. Jangan nanti dari dana BOS, kemudian juga dibantu Pemda Provinsi, kemudian masih memberatkan para wali murid dengan meminta iuran sumbangan komite. Dan kalau saat ini, untuk anggaran pendidikan sendiri, kita di Provinsi Bengkulu sudah lebih dari cukup. Dana yang kami anggarkan sudah lebih dari 20 persen dari APBD,” pungkas anggota dewan Provinsi Bengkulu itu. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

3 × 5 =