Masalah Menara Sutet PLN, Warga Ngadu Ke Dewan

Masalah Menara Sutet PLN, Warga Ngadu Ke Dewan

110
BERBAGI
Ilustrasi

RBO, KEPAHIANG – Sebanyak 5 orang yang mengaku dari Kecamatan Ujan Mas Kepahiang mendatangi Sekretariat DPRD Kepahiang, Senin (06/03), sekira pukul 10.00 WIB. Mereka datang untuk mengadu permasalahan ganti rugi pendirian menara Sutet  atau tower PLN kepada wakil rakyat. Disana mereka ditemui oleh Komisi III, H. Zainal, M.Si dan Eko Guntoro.

Saripudin (68), salah seorang warga Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas mengatakan bahwa indikasi “Mark Up” (Meninggikan harga, red) oleh pihak PLN sangat tampak. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan harga yang sangat tinggi diantara penjual lahan. Dari pernyataan Saripudin, lahan yang ia jual kepada pihak PLN hanya berukuran 20×20 M2 yang dihargai sebesar Rp. 120.000 per meter ditambah dengan ganti rugi tanaman, sehingga harga jual lahan tersebut sebesar Rp. 40 jutaan. Anehnya, saat akan diproses akad jual beli, ada salah satu lahan yang harganya sangat tidak wajar, yakni sebesar Rp. 69 juta. Bahkan Saripudin menjelaskan lahan yang dihargai sebesar Rp. 69 juta tersebut luasnya lebih kecil dibandingkan dengan lahan miliknya.

“Lahan yang dihargai Rp. 69 Juta itu luasnya saja hanya 15×15 M2. Jauh lebih kecil dibandingkan lahan milik kami, kok harga lahannya jauh lebih besar dari milik kami yang luasnya 20×20 M2,” ujar Saripudin.

Selain itu, Saripudin serta warga lainnya pun mengatakan bahwa proses akad jual beli juga tidak ada transparansi diantara PLN dan warga pemilik lahan. Seperti, tidak adanya surat menyurat akad jual beli yang jelas, penjelasan detail tentang luas lahan yang dibeli dan jumlah tanaman yang diganti rugi untuk pembangunan Sutet tersebut. Selain itu, warga pemilik lahan juga tidak mengetahui pihak-pihak dari PLN yang terlibat untuk penjualan lahan. Sehingga, saat ingin mempertanyakan kejelasan terkait proses jual beli lahan tersebut, pihaknya tidak tahu harus berkomunikasi kepada siapa dari pihak PLN.

“Kami sudah mempertanyakan hal ini ke Kepala Desa terkait proses akad jual beli ini, namun tidak ada kejelasan. Makanya hari ini kami langsung ke Dewan saja. Semoga ada kejelasan dan solusinya,” harap Saripudin serta warga yang datang menemui Komisi III DPRD Kepahiang.

Diketahui juga bahwa beberapa warga bahkan telah mengetahui jumlah pasti berapa harga ganti rugi lahan yang akan dibayarkan oleh pihak PLN. Namun, harga tersebut bukanlah berbentuk surat jual beli, hanya berupa kopelan kertas kecil dengan jumlah uang yang ditulis tangan tanpa adanya cap resmi dan tanda tangan apapun.

Menanggapi hal itu, wakil rakyat akan berusaha mencari tahu kebenaran yang disampaikan warga tersebut. Rencannya hari ini akan dilakukan inspeksi mendadak terhadap sutet yang akan dibangun oleh PLN dimaksud.

“Besok (hari ini-red) kita akan melakukan sidak, untuk mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh warga ini, setelah itu baru kita ambil sikap untuk penyelesaiannya,”ungkap Zainal, kemarin. (izu)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY