Usai Sidak Sutet, Dewan Panggil PLN

Usai Sidak Sutet, Dewan Panggil PLN

BERBAGI
Ist/RBO: Komisi III DPRD Kepahiang H. Zainal dan Eko Guntoro, saat melakukan sidak di lokasi pembangunan Sutet PLN, yang ada di kecamatan Ujan Mas, Selasa (07/03).

RBO, KEPAHIANG – Usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak), di delapan titik bangunan Sutet atau tower PLN, Selasa (07/03) siang, Komisi III DPRD Kepahiang akan memanggil pihak PLN untuk dimintai klarifikasi terkait tuntutan warga Kecamatan Ujan Mas.

“Kita belum bisa menarik kesimpulan, karena baru mendengar 1 keterangan warga yang lahannya terkena dampak pembangunan tower itu. Nantinya kita akan koordinasi lebih lanjut mengenai persoalan ini, memang ada aturan yang mengatur mengenai ganti rugi lahan, tanam tumbuh dan dampak lingkungan yang akan dihadapi masyarakat sekitar,”ujar Zainal bersama anggota dewan Eko Guntoro, kemarin.

Sebelumnya sebanyak 5 orang yang mengaku dari Kecamatan Ujan Mas Kepahiang mendatangi Sekretariat DPRD Kepahiang, Senin (06/03), sekira pukul 10.00 WIB. Mereka datang untuk mengadu permasalahan ganti rugi pendirian menara Sutet  atau tower PLN kepada wakil rakyat.

Saripudin (68), salah seorang warga Desa Suro Baru Kecamatan Ujan Mas mengatakan bahwa indikasi “Mark Up” (Meninggikan harga, red) oleh pihak PLN sangat tampak. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan harga yang sangat tinggi diantara penjual lahan. Dari pernyataan Saripudin, lahan yang ia jual kepada pihak PLN hanya berukuran 20×20 M2 yang dihargai sebesar Rp. 120.000 per meter ditambah dengan ganti rugi tanaman, sehingga harga jual lahan tersebut sebesar Rp. 40 jutaan. Anehnya, saat akan diproses akad jual beli, ada salah satu lahan yang harganya sangat tidak wajar, yakni sebesar Rp. 69 juta. Bahkan Saripudin menjelaskan lahan yang dihargai sebesar Rp. 69 juta tersebut luasnya lebih kecil dibandingkan dengan lahan miliknya.

“Lahan yang dihargai Rp. 69 Juta itu luasnya saja hanya 15×15 M2. Jauh lebih kecil dibandingkan lahan milik kami, kok harga lahannya jauh lebih besar dari milik kami yang luasnya 20×20 M2,” ujar Saripudin.

Selain itu, Saripudin serta warga lainnya pun mengatakan bahwa proses akad jual beli juga tidak ada transparansi diantara PLN dan warga pemilik lahan. Seperti, tidak adanya surat menyurat akad jual beli yang jelas, penjelasan detail tentang luas lahan yang dibeli dan jumlah tanaman yang diganti rugi untuk pembangunan Sutet tersebut. Selain itu, warga pemilik lahan juga tidak mengetahui pihak-pihak dari PLN yang terlibat untuk penjualan lahan. Sehingga, saat ingin mempertanyakan kejelasan terkait proses jual beli lahan tersebut, pihaknya tidak tahu harus berkomunikasi kepada siapa dari pihak PLN.

“Kami sudah mempertanyakan hal ini ke Kepala Desa terkait proses akad jual beli ini, namun tidak ada kejelasan. Makanya hari ini kami langsung ke Dewan saja. Semoga ada kejelasan dan solusinya,” harap Saripudin serta warga yang datang menemui Komisi III DPRD Kepahiang. (izu)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

nine + 16 =