Hakikat Pembangunan dan Pelayanan Publik

Hakikat Pembangunan dan Pelayanan Publik

99
BERBAGI
Irsan Hidayat, S.Ip

Refleksi 17 Tahun Ombudsman RI

Oleh: Irsan Hidayat, S.IP

Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Apapun bentuk program dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, wajib bermuara pada kesejahteraan masyarakatnya. Antropolog sekaligus Sosiolog Indonesia, Prof. Koentjaraningrat (1982) menyatakan bahwa suatu pembangunan menjadikan manusia sebagai titik sentral.

Artinya seluruh kegiatan pembangunan haruslah diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat bangsa. Sehingga pembangunan harus diselenggarakan merata bagi seluruh masyarakat, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau kelompok tertentu saja.

Pembangunan Nasional Indonesia dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kita bisa belajar dari “kegagalan” pemerintahan orde baru melaksanakan pembangunan secara menyelruh yang menyebabkan terjadinya tuntutan Reformasi. Harus diakui bahwa pemerintahan orde baru berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi (serta infrastruktur), yang menjadi suatu prestasi besar bagi Bangsa Indonesia.

Namun keberhasilan pembangunan ekonomi tidak diikuti dengan pembangunan mental para penyelenggara negara. Birokrasi yang amburadul dengan Birokrat yang ingin dilayani, begitupun aparat penegak hukum yang tebang pilih dalam penanganan suatu perkara menyebabkan terjadinya praktik maladministrasi antara lain korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejak era reformasi bergulir, kata Pelayanan Publik mulai dikenal. Lahirnya Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia merupakan produk salah satu agenda reformasi. Seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, berikut ini:

“Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sebelum reformasi, penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari kkn.

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatakan mutu aparatur Penyelenggara Negara dan pemerintahan serta penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas Penyelenggara Negara dan pemerintahan”.

Penjelasan di atas merupakan gambaran pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik atau berkualitas dari penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik yang merupakan “pemberian” dari Pemerintah sebagai pengelola negara yang langsung diterima oleh masyarakat. Sehingga pelayanan publik menjadi bagian penting program pembangunan Pemerintah menyangkut kepercayaan masyarakat.

Realitas Pelayanan Publik

Menurut American Marketing Association, bahwa pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Istilah lain pelayanan seperti diungkapkan Thoha (1991) bahwa pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman.

Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil.

Administrator atau penyelenggara negara dan pemerintah lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat/umum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ketimbang kepentingan pribadi.

Sedangkan pelayanan publik sendiri berdasarkan Keptusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 diartikan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peratuan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dsempulkan pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan (barang, jasa dan administratif) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, di lingkungan BUMN/BUMD dan BHMN dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak era reformasi bergulir kondisi pelayanan publik Kita masih cukup memprihatinkan. Perbaikan pelayanan publik belum merata terjadi di tiap lini instansi baik yang berada di pusat maupun di daerah. Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia dapat menjadi gambaran kondisi pelayanan publik di Indonesia.

Kurun sejak tahun 2010 hingga 2015, laporan pengaduan masyarakat tentang buruknya pelayanan publik kepada Ombudsman Republik Indonesia terus mengalami peningkatan.

Sejak terbentuk pada bulan Maret tahun 2000 yang ketika itu masih bernama Komisi Ombudsman Nasional, jumlah laporan masyarakat hingga tahun 2010 mencapai 9.000 aduan masyarakat. Untuk tahun 2010 sendiri, jumlah laporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI sebanyak 1.137 laporan.

Instansi terbanyak yang dilaporkan yakni Pemerintah Daerah yaitu 354 laporan (31,13%), Kepolisian 241 laporan (21,20%), Lembaga Pengadilan 155 laporan (13,63%), Badan Pertanahan Nasional 96 (8,44%), serta Instansi Pemerintah/Kementerian 90 laporan (7,92%). Untuk tahun 2011, laporan yang masuk ke Ombudsman RI sebanyak 1.867 laporan, tahun 2012 sebanyak 2.209 lapora, tahun 2013 sebanyak 5.173 laporan, tahun 2014 sebanyak 6.677 laporan, tahun 2015 sebanyak 6.859 laporan.

Dari meningkatnya jumlah laporan yang diterima oleh Ombudsman RI merupakan gambaran bahwa setiap tahun keluhan masyarakat atas penerimaan buruknya layanan publik dari pemerintah terus mengalami peningkatan.

Realitas pelayanan publik lainnya adalah Indonesia berada peringkat 37 dari 140 negara dalam indeks peningkatan pendidikan, efisiensi pasar barang/jasa, tenaga kerja produktif, pasar keuangan dan teknologi.

Selanjutnya hasil penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI terhadap standar pelayanan publik dengan hasil kepatuhan masih rendah. Pada tahun 2015, penilaian dilakukan Ombudsman RI dengan sampel sebanyak 214, dengan rincian Kementerian 22 sampel, Lembaga 15 sampel, Provinsi 33 sampel dan Kabupaten/Kota 114 sampel.

Kementerian yang masuk zona hijau atau kepatuhan tinggi sebanyak 6 kementerian (27,27%), 12 kementerian (54,55%) zona kuning atau kepatuhan sedang dan 4 kementerian (14,14%) zona merah atau kepatuhan rendah. Untuk hasil Lembaga, 3 lembaga (20%) masuk zona hijau, 9 lembaga (60%) zona kuning dan 3 lembaga (20%) zona merah.

Untuk kalangan pemerintah daerah sangat memprihatinkan, tingkat provinsi hanya 3 provinsi (9,09%) masuk zona hijau, 17 provinsi (51,52%) zona kuning dan 13 provinsi (39,39%) zona merah. Sedangkan kabupaten/kota yang masuk zona hijau hanya 6 kabupaten/kota (5,26%), 33 kabupaten/kota (28,95%) zona kuning dan terbanyak 75 kabupaten/kota (65,79%) zona merah.

Kondisi-kondisi di atas merupakan gambaran bahwa kondisi atau realitas pelayanan publik saat ini masih sangat memprihatinkan. Perbaikan pelayanan publik yang menjadi salah satu agenda reformasi belum terwujud.

Hak Pelayanan Berkualitas

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima/berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif (penjelasan atas UU No 25 Tahun 2009).

Pemerintah sebagai pengelola atas sumber daya yang ada di negara/daerah selayaknya menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Bagi masyarakat sendiri, mendapatkan pelayanan berkualitas atau yang baik dari pemerintah merupakan hak yang dapat dituntut.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah menjadi poin penting bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Belum optimalnya pengaduan internal yang dikelola oleh instansi penyelenggara pelayanan publik terkadang membuat masyarakat enggan untuk melapor.

Karena laporan yang disampaikan tidak diproses sebagaimana mestinya. Untuk itu, keberadaan Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas eksternal seyogyanya dapat “dimanfaatkan” masyarakat untuk memperoleh haknya mendapatkan pelayanan berkualitas dari pemerintah. Apalagi Ombudsman RI saat ini telah ada di seluruh Provinsi di Indonesia.

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu sejak dibentuk tahun 2013 hingga tahun 2016 telah menerima laporan berjumlah 425 laporan. Jumlah tersebut masih dodominasi laporan yang berasal dari Kota Bengkulu. Artinya, masih banyak masyarakat di Kabupaten di Provinsi Bengkulu belum menyampaikan laporan atau mengakses laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Tata cara penyampaian laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu cukup sederhana dan semua laporan tidak dipungut biaya sepeserpun, alias gratis.

Masyarakat dapat langsung datang kekantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berada di jalan Raflesia No. 30 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu. Atau masyarakat dapat melapor melalui sms pengaduan di nomor 08117301144 dan telp (0736) 20730, melalui facebook Ombudsman RI Bengkulu dan twitter @ORI_Bengkulu. Dan secara Nasional, masyarakat dapat menghubungi 137. Mari bersama kita awasi penyelenggaraan pelayanan publik, Awasi, Tegur, Laporkan maladministrasi.(***)

Penulis adalah Asisten Pratama Ombudsman RI di Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

10 + 20 =