Pansus Minta Bupati Stop Aktifitas RS Jalur Dua

Pansus Minta Bupati Stop Aktifitas RS Jalur Dua

92
BERBAGI

RBO, KEPAHIANG – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kepahiang meminta Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattulah Sjahid, MM, menghentikan sementara waktu aktifitas RS Jalur II, yang akan segera dioperasikan oleh Pemkab Rejang Lebong. Pasalnya, sejauh ini belum ada kejelasan mengenai kepemilikan aset, meskipun UU 39 tahun 2003  menjelaskan aset yang masuk wilayah pemekaran wajib di P3D.

Menurut Ketua Pansus I tentang Aset H. Zainal, S.Sos, M.Si , selain belum jelas kepemilikannya, beroperasinya RS Jalur II tersebut juga dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang dan belum tentu sejalan dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Rejang Lebong.

“Selain tidak mengacu RTRW Kepahiang, aset berupa bangunan dan lahan RS Jalur II ini belum ada kejelasan. Pansus belum mendapatkan rekomendasi resmi dan belum ada keputusan, jadi agar Bupati dapat menghentikan dulu aktifitas RS Jalur II itu,”ujar Zainal.

Sementara itu, dikatakan Zainal berdasarkan hasil rapat internal Pansus I bersama pihak Eksekutif kemarin rupanya rekomendasi Pansus berupa Pemkab Kepahiang diminta menyampaikan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ternyata belum disampaikan. Faktanya, surat tersebut barulah tertanggal 6 Maret 2017 (kemarin,red) dan belum disampaikannya lampiran kronologi belum diserahkannya aset ke Kepahiang kepada Pansus I tentang Aset.

“Eksekutif belum menyampaikan lampiran surat yang disampaikan ke Kemendagri itu, buktinya tidak ada lampiran yang diberikan ke Pansus.”jelas Zainal.

Disisi lain, lanjut Zainal pihaknya berharap Kemendagri dapat memfasilitasi penyerahan aset nantinya dan pihaknya menilai jika Pemerintah Provinsi tidak netral sebelumnya mengenai pembahasan aset-aset yang belum diserahkan ke Kabupaten Kepahiang itu.

“Karena Pansus I sudah koordinasi dengan Kemendagri harapan kita dapat difasilitasi oleh Kemendagri, karena penilaian kita Pemerintah Provinsi ini tidak netral sejak awal koordinasi yang Pansus I lakukan. Hanya saja tergantung kecepatan Pemkab Kepahiang dalam menyampaikan kronologi aset 10 yang belum diserahkan itu,”demikian Zainal. (izu)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

ten + two =