BPKP Pertegas Setwan Sudah Wajib At Cost

BPKP Pertegas Setwan Sudah Wajib At Cost

69
BERBAGI

RBO, KEPAHIANG – Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Kepahiang, Sopyan Amsah menegaskan bahwa biaya perjalanan dinas dan klaim Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas harus sesuai dengan pamakaian riil yang dapat dibuktikan atau at cost.

“Beberapa waktu lalu kami melakukan koordinasi ke BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Bengkulu. Di situ kami diminta sudah wajib menerapkan sistem at cost untuk perjalanan dinas dan BBM,” ungkap Sopyan, Sabtu (11/3).

Ia mengatakan, penerapan sistem ini memang telah diberlakukan sejak lama, namun dipertegas kembali oleh BPKP.

“Sejak 1 Januari 2017, penerapan at cost ini dipertegas lagi. Jadi, semua wajib at cost tanpa terkecuali. Maksud at cost ini bukan cuma biaya riil yang dikeluarkan oleh pegawai dan anggota DPRD, tapi juga harus mampu dibuktikan dengan nota atau bukti bentuk lainnya. Kalau pakai Rp 50 Ribu misalnya, tapi cuma bisa membuktikan Rp 30 Ribu, maka yang akan diganti adalah Rp 30 Ribu itu,” beber Sopyan.

Menurutnya, akan ada tim yang melakukan cross check terhadap bukti yang diberikan. “Yang namanya at cost, akan ada konfirmasi bukti yang diberikan,” imbuhnya.

Pengisian BBM Wajib di Kepahiang dan Setiap anggota DPRD mau pun ASN Setwan, hanya dapat mengklaim BBM kendaraan dinas jika melakukan pengisian di SPBU yang berada di Kabupaten Kepahiang.

“Hanya mengakomodir 3 SPBU, yaitu SPBU Pekalongan, Taba Tebelet dan Pasar Kepahiang. Kalau sudah di luar Kepahiang, maka itu hitungannya perjalanan dinas, ada mekanisme tersendiri untuk itu,” demikian Sopyan. (izu)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

two × one =