Ini Cara Tuntaskan PUNGLI di Sekolah

Ini Cara Tuntaskan PUNGLI di Sekolah

75
BERBAGI
IST/RBO: Atasi Pungli

Paguyuban Ortu Diyakini Mampu Atasi Pungli

RBO, BENGKULU – Pihak sekolah saat ini semakin serba salah. Katanya semua dana untuk keperluan pendidikan ditanggung Negara. Tidak boleh pungut dana dari orang tua siswa. Namun buktinya dana Pemerintah itu tidak cukup. Bahkan BOS yang ditunggu-tunggu juga selalu terlambat.

Di lain sisi sekolah mau memajukan pendidikan dengan pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS), buku, minta biaya untuk menunjang aktivitas anak dan sekolah dan kebutuhan lainnya selalu dituduh pungli. Lalu apa itu PUNGLI? Bagaimana mengatasi agar semua sekolah terlepas dari bayang-bayang pungli?

Maka RADAR BENGKULU bekerja sama dengan UMB, PGRI akan mengdakan diskusi tema Sekolah Tetap Maju tanpa terlilit PUNGLI. Narasumber: Kapolda Bengkulu, Tokoh Pendidikan Prof Dr H Johanes, M.Pd dan Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu. Akan mengundang semua Kepala Sekolah dan Ketua Komite di Provinsi Bengkulu. Sehingga semua jelas dan terang benderang. Mana yang PUNGKLI dan mana yang TIDAK PUNGLI.

Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu Prof.Dr.H.Yohanes Safrie,M.Pd, mijelaskan, ada sejumlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan pungli di sekolah yang hampir tiap tahun terus menjadi perbincangan hangat ini. Salah satunya yakni dengan pembentukan paguyuban Orang Tua (Ortu-red) perkelas di tiap sekolah. Pembentukan paguyuban orangtua (ortu) perkelas di sekolah diyakini akan mampu mengatasi adanya pungutan-pungutan liar (pungli) yang kerap kali terjadi.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh RADAR BENGKULU, kebijakan membuat paguyuban itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), yakni PP No 44 Tahun 2013.

“Dengan adanya paguyuban orang tua itu, diharapkan tidak akan terjadi pungli di sekolah. Hal ini sudah dibuktikan oleh sekolah-sekolah Islam Terpadu (IT), masing-masing sekolah memiliki paguyuban orang tua, tujuannya untuk mencari solusi kebutuhan sekolah yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak pemerintah,” terang Prof.Jo, kemarin (12/3) saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Ditambahkan, penarikan sumbangan sekolah tidak boleh sembarangan dan seenaknya. Namun harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Seperti rapat harus dihadiri dan disepakati oleh semua unsur yang berkepentingan, baik pihak komite sekolah dan walimurid. Selain itu, berita acara rapat komite itu harus disampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan (Dikbud-red) kabupaten/kota, agar Dikbud bisa mengawasi kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak komite dan orang tua siswa, untuk menghindari penyalahgunaan anggaran sumbangan itu.

“Sumbangan sekolah tidak boleh memaksa dan mengikat,” tegasnya.

Ditambahkan, pihak sekolah dan guru juga tidak dibenarkan menjual LKS dan buku di sekolah, apalagi memaksa. Pasalnya, LKS bukan materi utama pelajaran. Selain itu, dana untuk membeli buku pelajaran juga sudah diakomodir oleh pemerintah pusat.

“Kalau sumbangan itu diwajibkan, nah ini yang tidak dibolehkan. Bahkan kalau ada sumbangan yang mengada-ngada itu bisa dikategorikan haram,” tegasnya.

Dijelaskan, lebih lanjut, pihak komite sekolah, juga tidak boleh menyamaratakan nilai besaran sumbangan yang dipungut jika ada kesepakatan bersama antara pihak komite sekolah dan orangtua siswa terkait sumbangan. Sebab, sumbangan itu bersifat sukarela. Komite harus melihat kondisi dan latar belakang orang tua siswa, serta melakukan subsidi silang antara siswa mampu dan kurang mampu.

“Orang tidak mampu harus dibebaskan dari pungutan-pungutan sekolah. Pihak sekolah harus kreatif, jangan terlalu mengandalkan sumbangan dari orang tua siswa. Misal, komite kan bisa mencari dana keluar sekolah selain memintanya ke orang tua siswa, misalnya, mengajukan proposal. Banyak kok CSR, seperti mungkin dari perusahaan swasta dan pemerintah yang bisa diharapkan,” demikian pungkasnya. (ags)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY