Ini Cara Antisipasi Pungli Tiap Tahun Ajaran Baru

Ini Cara Antisipasi Pungli Tiap Tahun Ajaran Baru

72
BERBAGI
RBO: Yang Ingin tahu cara atasi pungli silahkan datang pada 22 Maret nanti

IKUTI Diskusi 22 Maret Nanti

RBO, BENGKULU – Dinas Dikbud Kota Bengkulu tengah merancang Peraturan Walikota (Perwal) terkait soal pungutan biaya awal tahun ajaran baru di sekolah.

Perwal dimaksudkan guna menghindari pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi di musim tahun ajaran baru di setiap sekolah negeri.

Dijelaskan, Kepala Dinas Dikbud Kota Dra.Rosmayetti,MM, saat ini sejumlah sekolah ada yang mengeluh karena kurang biaya kegiatan belajar mengajar di masing-masing sekolah negeri. Sebab, dana sumber biaya operasional sekolah berasal dari APBN dan APBD, yang pencairannya tak sembarang waktu bisa dicairkan serta dananya dirasa kurang mencukupi.

“Saat ini Dikbud sedang menggodok aturan terkait pungutan biaya awal tahun, yang nantinya dituangkan dalam Perwal pungutan. Perwal ini akan mengatur rincian apa-apa saja yang diperbolehkan dan tidak tidak boleh sekolah memungut biaya kepada orang tua siswa, selama KBM. Baik dari sisi jumlah atau penggunaan uang tersebut,” terangnya, kemarin (13/3).

Ia menjelaskan, setiap sekolah mempunyai perbedaan dalam hal pengelolaan dana sekolah yang bersumber dari luar APBD dan APBN. Maka dari itu Perwal itu harus ada, agar pihak sekolah tidak sembarangan melakukan pungutan di sekolah. Khawatir jika tidak ada perwal maka akan membebankan orang tua murid yang kurang mampu.

“Jika ada Perwal tersebut maka sekolah tidak bisa melakukan pungutan sembarangan, karena semua sudah diatur dalam Perwal tersebut untuk kegiatan belajar mengajar. Jika memang ada sekolah yang melakukan pungutan tanpa dasar Perwal maka pungutan itu adalah ilegal dan kami akan memanggil pihak kepala sekolah yang melakukan pungutan ilegal tersebut dan memberikan sanksi tegas,” jelasnya.

“Kita sedang merencanakan itu, tapi masih dalam tahap penyusunan draft nanti akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang berkompeten untuk membedahnya, mau dibedah dulu mulai dari pihak hukumnya yang tahu tentang aturan sampai dengan tahu tentang menganalisis anggaran itu akan kita panggil, termasuk Ombudsman, serta, pakar-pakar pendidikan.”

“Itu akan diatur nantinya point mana yang boleh dan tidak boleh nantinya untuk pungutan. Target kita InsyaAllah sebelum tahun ajaran baru itu sudah kita finalkan, dan dasarnya nanti kita ambil juga dari acara Diskusi Publik yang digelar oleh RADAR BENGKULU ini, akan kita ambil sebagai bahan pertimbangan kita,” tambahnya.

Sementara itu, pihaknya sangat mendukung program Diskusi Publik yang bakal dilaksanakan oleh RADAR BENGKULU, bekerjasama dengan Polda, UMB, PGRI dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Dikbud Kota tanggal 22 Maret 2017 mendatang (Rabu-red) guna mengupas tuntas masalah pungutan di sekolah.

Dampak agenda tersebut diharapkan agar sekolah dan orang tua bisa tenang, sekolah harus tahu mana point-point yang bisa dilakukan sekolah untuk pungutan, karena tidak semua pungutan yang sudah disepakati dan disetujui itu bukan pungli, ada kategori yang dikatakan pungli.

“Jadi itu yang di bahas pada Diskusi yang akan dilaksanakan di kampus IV UMB nanti. Dari pak menteri juga sudah menyampaikan bahwa ada anggaran untuk pendidikan itu masih berkolaborasi antara pusat, daerah dan orang tua,” jelasnya.

“Namun kategori yang dikatakan bantuan dari orang tua bisa juga bantuan dari alumni, bantuan dari orang tua yang betul-betul mampu dan memberikan sumbangan dengan ikhlas. dan ini tidak diratakan, tidak disamakan semua inilah yang menjadi kesenjangan tadi yang dikatakan oleh masyarakat dan orang lain itu pungli. Selagi ini bervariasi, silakan semampunya dan itu harus dituangkan dalam berita acara melalui prosedur yang berlaku,” pungkasnya. (ags)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY