35 PNS Diberhentikan

35 PNS Diberhentikan

158
BERBAGI

Mulai Dari Mantan Kadis Hingga Pejabat Korupsi

RBO, BENGKULU – Lagi, sebanyak 12 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu resmi diberhentikan dari status kepegawaian sebagai PNS.
Seperti diketahui, pihak Pemprov Bengkulu melalui BKD Provinsi Bengkulu ternyata sejak tahun 2014 sesuai dengan UU ASN No.5 tahun 2014 telah melakukan agenda pendataan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nakal dan kerap melanggar aturan guna diberikan sanksi tegas.
Hasilnya, pihak Pemprov Bengkulu melalui BKD Provinsi Bengkulu merekomendasikan sebanyak 35 nama PNS dari berbagai instansi yang diusulkan untuk diberhentikan (dipecat) dari status PNS nya. Dari 35 nama tersebut 12 nama diantaranya sudah turun SK Gubernur untuk diberhentikan pada tahun 2016 lalu, sedangkan untuk yang terbaru tahun 2017 ini, sisa dari 23 orang itu sebanyak 12 PNS lagi juga telah keluar SK Gubernur untuk diberhentikan. Jadi sisa masih ada 11 PNS lagi yang masih menunggu proses keputusan dari BKN.
Adapun 12 PNS yang diberhentikan ini, ada yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi dan pelanggaran disiplin PNS dilingkungan Pemprov Bengkulu.
Hal ini disampaikan langsung oleh Plt Kepala BKD Provinsi Bengkulu Drs.Ari Narsa JS, kemarin (14/3).
Dijelaskan Ari, ada dua (2) kategori pemberhentian (pemecatan) 12 PNS tersebut. Kategori pertama yakni pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebanyak tiga orang. Rincian PNS yang diberhentikan yaitu Budi SE, Temmy Hermawan,A.Md dan Martias Alam,SE.
“Pemberhentian 3 PNS tidak dengan hormat itu setelah ada keputusan hukum tetap (incraht-red),” tegasnya, kemarin.
Kategori pemberhentian kedua, lanjutnya, pemberhentian sementara PNS ada sebanyak sembilan (9) orang. Rincian 9 PNS yang diberhentikan sementara yaitu, Deri Antoni, Ir.Rinaldi, MM, Bambang Herwan,S.Sos,ST, Khairul Anuar, Amrullah, SP,MM, Lilik Sukirman, SP, Deni Setiawan, SP, M.Si, Ir.Edi Nevian dan Soneta Efendi.
“9 PNS pemberhentian sementara status hukum oknumnya masih ditahan oleh pihak penegak hukum. Sesuai dengan aturan yang berlaku yakni PP No.4 Tahun 1996, karena status hukum mereka masih ditahan maka gaji yang diterima tiap bulannya dipotong sebesar 50 persen. Namun kedepan jika mereka terbukti tidak bersalah maka gaji yang dipotong sebanyak 50 persen tersebut akan dikembalikan seutuhnya kepada mereka terhitung sejak mereka pertama kali ditahan, karena itu hak mereka yang dijamin undang-undang,” tutupnya. (ags)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

2 × three =