Bupati: Ada Mekanisme Terlewati Sebelum Bangun Puskesmas Cugung Lalang

Bupati: Ada Mekanisme Terlewati Sebelum Bangun Puskesmas Cugung Lalang

91
BERBAGI
Bupati Kepahiang Dr. Ir. H. Hidayatullah Sjahid, MM

RBO, KEPAHIANG – Bupati Kepahiang Dr. Ir. H. Hidayatullah Sjahid, MM, mengakui adanya kesalahan mekanisne dalam pembangunan Puskesmas Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas, oleh Dinas Kesehatan Kepahiang.

Menurut bupati ketika itu terjadi peralihan pimpinan kepala dinas kesehatan dari Asli Samin kepada Sudarno Kusumo. Pada saat itu dinas kesehatan mendapatkan bantuan dari kementerian kesehatan Republik Indonesia, untuk membangunan puskesmas.

“Ini ada gedung lama, kita ada duit dari kementerian, duit ini harus di bangun kalau tidak dibangun uang kembali ke kas negara,”ujar bupati usai mengikut paripurna di DPRD Kepahiang, Selasa (14/03) sekira pukul 11.00 WIB.

Dari pertimbangan tersebut lanjut bupati, dinas kesehatan melihat azas manfaat yang ada saat itu, karena dana besar dari APBN dimaksud harus direalisasikan dalam pembangunan, tetapi terkenal masalah lahan.

“Kita lihat azas manfaatnya, uangnya besar, kita lihat puskesmas sudah mulai mau hancur, kita tidak punya tanah, sudah kita bangun yang baru,”ungkap Hidayat.

Tetapi, Hidayat mengakui ada mekanisme penghapusan aset tidak dilakukan sebelum bangunan tersebut dihancurkan untuk dibangun bangunan baru. Untuk itu bupati sudah memerintahkan inspektur dari Inspektorat Kepahiang untuk menyelidikan persoalnya, sejauh mana kesalahan terjadi.

“Penghapusan perlu prosedur, tidak seenaknya kita sendiri, saya sudah minta inspektorat untuk lihat masalahnya, kejaksaan juga sudah mengecek, tunggu aja mudah-mudahan ada jalan keluarnya,”terang bupati.

Sebelumnya Senin (13/03), Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang mengecek Puskesmas Cugung Lalang . Pasal ada indikasi pelanggaran hukum dalam pembangunan gedung dua lantai tersebut. Disampaikan Arief, berdasarkan Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolahan aset pasal 421 ada prosedur dalam pemusnahan aset negara. Salah satunya penghapusan aset harus dilakukan penelitian dan pemusnahan berdasarkan keputusan pejabat berwenang (bupati-red).

“Kita akan panggil pihak-pihak terkait, untuk menggali keterangan,” tegas Arief diruang kerjanya kemarin. (izu)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

nine + seventeen =