Dewan Pertanyakan Aliran Dana Bimtek Pemerintah Desa Rp 4,4 M

Dewan Pertanyakan Aliran Dana Bimtek Pemerintah Desa Rp 4,4 M

145
BERBAGI

RBO, MUKOMUKO – Isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan dugaan ketidakpantasan aliran dana sebesar Rp 4,4 miliar yang dianggarkan untuk membiayai Bimbingan Teknis (Bimtek) pejabat Pemerintah Desa (Pemdes) se Kabupaten Mukomuko tahun 2016, sampai ketelinga Dewan.

Frengki Janas, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mukomuko, mengatakan, atas nama Anggota DPRD ia mempertanyakan dana yang bersumber dari APBDes itu mengalir untuk apa saja. Katanya, penggunaan anggaran tersebut tidak transparan atau terkesan ditutup-tutupi.

“Sebagai lembaga pengawas, instasi terkait yang menjadi panitia pelaksana kegiatan Bimtek itu menyampaikan kepada kami (Anggota DPRD), kalau ada kegiatan tersebut. Meskipun dana itu dari APBDes, tapikan uang negara juga, masih ada tanggungjawab kami untuk mengawasi,” kata Frengki, Selasa (14/3) diruang Waka I DPRD Kabupaten Mukomuko.

Dari informasi yang ia terima, masing-masing desa menganggarkan sebesar Rp 30 juta. Jika dikali 148 desa se Kabupaten Mukomuko, maka total anggaran dana mencapai Rp 4,4 miliar lebih.

“Dengan anggaran yang sudah sebesar itu, kenapa pelaksanaan Bimtek itu harus di Jakarta. Hemat saya, alangkah baiknya pematerinya yang diboyong ke Mukomuko ketimbang memberangkatkan 148 Kades ditambah 3 perangkat desa dari masing-masing desa. Logika manusia manapun pasti bertanya seperti itu,” bebernya.

Ia meminta kepada Inspektorat Kabupaten Mukomuko untuk segera mengaudit aliran dana tersebut. Jika nanti Inspektorat enggan melakukan audit, DPRD akan melayangkan surat kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) prihal permohonan pengauditan khusus dana Bimtek Pemdes yang dilaksanakan beberapa bulan lalu.

Ditambahkan Waka I DPRD Mukomuko, Eri Zulhayat, SE, jika langkah-langkah tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang diinginkan, tidak menutup kemungkinan DPRD akan mengambil langkah tegas sesuai dengan kewenangan dan peraturan di DPRD Kabupaten Mukomuko.

“Kalau memang dibutuhkan demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ditengah masyarakat, bisa jadi nanti Dewan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri aliran dana ini,” ujar Waka yang turut diaminkan Frengki.

Waka pun mengatakan, jika ada keinginan luhur untuk membangun daerah, tentu langkah yang akan diambil dalm sebuah keputusan akan melihat sisi baik dan buruk, nilai plus dari sebuah kegiatan.

Lanjut Waka, sekarang yang juga menjadi sebuah pertanyaan apa output dari Bimtek tersebut yang dilaksanakan cuman tiga hari. Berapa orang yang mendapat penambahan kapasitas mengenai pembangunan desa.

“Keberangkatan pejabat Pemdes untuk Bimtek itu banyak sekali menimbulkan pertanyaan. Logika kami, andai saja pelaksanaannya dilaksanaka di Mukomuko, tidak hanya 4 pejabat Pemerintah Desa yang bisa ikut, seluruh perangkat desa dan karang taruna juga bisa ikut Bimtek. Toh kenapa harus di Jakarta? Saya gak paham orientasinya apa?” sebut Eri.

Menyikapi hal ini, selain meminta kepada Inspektorat untuk segera mengaudit dana tersebut, DPRD Kabupaten Mukomuko juga akan memanggil instansi terkait yang menjadi panitia pelaksanaan Bimtek tersebut.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan panggil Dinas atau Badan yang terkait dalam permasalahan ini. Kita mintak kepada mereka untuk memaparkan kegiatan tersebut secara menyeluruh, khususnya masalah aliran dananya,” demikian Eri Zulhayat. (sam)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

12 + eleven =