Pengelola Hotel Harus Laporkan Orang Asing

Pengelola Hotel Harus Laporkan Orang Asing

67
BERBAGI
Topher - Sosialisasi Pelaporan Orang Asing

RBO, BENGKULU – Kantor Imigrasi Kelas I A Provinsi Bengkulu menggelar sosialisasi aplikasi elektronik pelaporan orang asing (APOA) kepada pengusaha perhotelan dan penginapan.

Pelaksana tugas Kepala Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, Himron mengatakan, sosialisasi ini guna memberikan pemahaman kepada pemilik hotel dan penginapan mengenai perlunya melaporkan keberadaan orang asing yang menginap di hotelnya.

“Kami meminta pelaporan orang asing bagi penginapan yang mendapatkan tamu orang asing, melalui aplikasi sistem pelaporan orang asing,” ujar dia di hadapan perwakilan pengelola hotel dan penginapan di Provinsi Bengkulu, Selasa (14/3).

Pelaporan wajib hukumnya mengingat arus lalu lintas orang asing yang masuk ke Indonesia meningkat pesat. Pengawasan menjadi penting guna menutup kemungkinan tindak kriminal internasional.

“Memang tidak semua orang asing berpotensi melakukan kriminal yang merugikan negara, namun kita tidak mau ada yang masuk dan ternyata membahayakan Indonesia, oleh sebab itu butuh pengawasan lebih ketat, inilah bentuk perlindungan kita terhadap masyarakat Indonesia,” sampai dia.

Dikatakan dia, bentuk usaha yang diminta melaporkan keberadaan orang asing yakni hotel berbintang, apartemen, mess, tempat kos, atau rumah kontrakan.

“Selain badan usaha, perorangan juga diminta ikut serta melaporkan jika menyesiakan tempat tinggal bagi orang asing,” sampai dia.

Tata cara pelaporan lanjut dia yakni dengan mengakses laman resmi imigrasi www.imigrasi.go.id pada kanal online service. Pada kanal tersebut pelapor (pengusaha perhotelan maupun perorangan diminta melakukan registrasi sebelum melaporkan orang asing).

“Setelah memasukkan data pelapor, baru masukkan data orang asing yang menginap, sampai dengan foto paspor mereka,” singkat dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I A Bengkulu, Rafli, SH mengatakan Bentuk sosialisasi seperti dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang berpotensi membahayakan negara.

“Kita harus hati-hati dalam hal ini, sebab petugas Imigrasi diberikan kewenanga menurut Undang-Undang terkait dengan orang asing, petugas berhak menolak dan menerima orang asing yang akan masuk ke Indonesia,” sampai dia.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. “Mengacu pada Undang-Undang tersebut petugas Imigrasi diberikan wewenang penuh untuk menerima dan menolak orang asing yang akan masuk ke Indonesia,” singkat dia. (hcr)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY