Huda Inginkan ASN Mukomuko Paham Format Produk Hukum Daerah

Huda Inginkan ASN Mukomuko Paham Format Produk Hukum Daerah

70
BERBAGI
Bupati Mukomuko Choirul Huda

RBO, MUKOMUKO – Bupati Mukomuko, Choirul Huda, SH menginginkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko mengerti dengan format Produk Hukum. Seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Surat Keputusan Bupati dan Kepala OPD. Hal ini disampaikannya pada saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Daerah. Rabu (15/3) di Hotel Bumi Batuah.

Ia berharap, setiap produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko diterbitkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan sampai produk hukum yang diterbitkan dinilai cacat hukum. Kalau ada yang harus diteken Bupati, gak mungkin Bupati memeriksa secara detail. Jangan ada yang cuman copy paste. Teliti dulu dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku sekarang,” sampainya.

Dikesempatan itu, Huda juga menyebutkan, terdapat sejumlah Perbup yang sudah diterbitkan namun menjadi perbincangan masyarakat Mukomuko. Katanya, ia tidak ingin memaksakan kebijakan jika kebijakan tersebut melawan aturan diatasnya.

“Dalam mengambil kebijakan yang harus dikeluarkan dalam bentuk Perbup atau SK, biasanya saya akan tanyakan sedetail mungkin. Kalau memang tidak dapat dilaksanakan dalam artian melanggar hukum, saya tidak akan memaksakan kebijakan itu,” ujarnya.

Ia berharap, PNS khusunya bidang-bidang administrasi dari setiap OPD, dapat memanfaatkan forom Bimtek penyusunan produk hukum daerah ini sebaik mungkin sebagai wadah untuk menambah pemahaman terkait mekanisme atau tatacara yang baku tentang format produk hukum daerah.

Kabag Hukum Setdakab Mukomuko, Dr. Abdiyanto, SH. MH mengatakan, setiap OPD diminta mendelegasikan dua pegawainya untuk mengikuti kegiatan bimtek ini. Hal ini untuk memastikan ASN yang mengerti dengan format produk hukum merata di setiap OPD.

Ia menyebutkan, Bagian Hukum masih menemukan sejumlah draf hukum dari OPD formatnya masih belum sesuai dengan ketentuan. Ia berharap setelah dilakukan bimtek ini setiap draf hukum dari OPD sudah bentuk jadi dan tidak banyak koreksi dari bagian hukum.

“Harapannya setelah ini draf yang diserahkan ke bagian hukum sudah mengikuti format yang sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak banyak kajian dari bagian hukum. Dengan begitu, kebutuhan produk hukum sebagai landasan pelaksanaan sebuah kegiatan bisa berjalan cepat,” demikian Abdiyanto. (sam)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY