Halangi Wartawan, Bisa Dipenjara

Halangi Wartawan, Bisa Dipenjara

78
BERBAGI

RBO, MUKOMUKO – Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bagi setiap orang secra sengaja melakukan perbuatan menghalangi insan pers untuk mendapatkan informasi bisa dikenakan pidana penjara 2 tahun serta denda Rp 500 juta.

“Pasal 18 Ayat 1 UU Pers No.40/1999 dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, & menyampaikan gagasan dan informasi, terkena sanksi ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah.”

Undang-Undang tentang Pers ini tampaknya belum diindahkan sepenuhnya oleh salah seorang Pejabat di Kabupaten Mukomuko. Sehingga kebijakannya yang terkesan menghalangi wartawan dan LSM untuk memperoleh informasi mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Setelah kemarin LSM dan Organisasi Wartawan menyatakan siap melawan kebijakan salah satu dinas instansi di Kabupaten Mukomuko, yang hanya memperbolehkan wartawan dan LSM bertemunya diatas pukul 15.00 WIB. Kala ini kebijakan itu disoroti Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, salah satunya Waka I, Ery Zulhayat, SE.

Menurutnya, kebijakan yang diambil salah satu kepala dinas itu merupakan kebijakan yang keliru dan bukan kewenangan seorang pejabat eselon II sekelas Kepala dinas.

“Kebijakan seperti itu merupakan kewenangan Bupati atau Sekda. Itupun kalau sifatnya masih menghalangi kemerdekaan dan kebebsan Pers masih aja tetap salah,” kata Ery.

Ia juga mengatakan, dikhawatirkan kebijakan semacam itu akan ditiru oleh OPD lain. Bahkan dapat merambat sampai pemblokan-blokan kepentingan.

“Misalkan yang datang ke Badan Keuangan harus berurusan terkait keuangan. Selain itu tidak boleh dan lain-lain. Kalau itu sempat terjadi, pembanguan di Kabupaten Mukomuko akan terhambat,” ujarnya. (sam)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

fifteen − 2 =