2 X dapat Proper Merah, Perusahaan Disanksi

2 X dapat Proper Merah, Perusahaan Disanksi

105
BERBAGI
IST/ RBO: Perusahaan Tambang

RBO, BENGKULU – Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun Pengendalian Pencemaran Dinas LHK Provinsi Bengkulu, Zainubi menjelaskan, dari 46 perusahaan di Provinsi Bengkulu yang telah diberikan penilaian terhadap Program Penilaian Kinerja Perusahaan atau Proper oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KemenLHK ). Terdapat ada 20 perusahaan di Provinsi Bengkulu yang mendapatkan Proper merah. Lebih mengejutkan lagi, terdapat 14 perusahaan di Bengkulu yang mendapatkan Proper merah dua kali berturut-turut.

Diantaranya, PT. Agra Sawitindo, sektor perkebunan kelapa sawit, di Kabupaten Bengkulu Tengah, PT. Agri Mitra Karya, sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, PT. Agrindo Indah Persada sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seluma, dll.

“14 perusahaan itu tersebar di kabupaten/kota di Bengkulu, semuanya sudah kita laporkan,” jelas Zainubi, Sabtu kemarin (18/3).

Adapun perusahaan yang mendapatkan predikat buruk berulangkali tersebut, sambungnya, karena telah melanggar aturan perundangan-undangan secara terus menerus pada tahun penilaian yang sama, dalam pengelolaan lingkungan hidupnya.

“Ada temuan dalam tahun penilaian tersebut secara berulang-ulang pada aspek Proper yang sama,” terangnya.

Ditambahkan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri LHK nomor: 892/Menlhk/Setjen/STD.0/12/2016 tentang hasil Proper dalam pengelolaan lingkungan Hidup tahun 2015-2016, tertanggal 6 Desember 2016. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengeluarkan prihal penyerahan profer perusahaan berperingkat hitam dan merah dua kali berturut-turut, dengan aspek penilaian Proper yang sama. Hasil proper tersebut diserahkan ke Dirjen penegakan hukum LHK untuk ditindaklanjuti.

“Dasar hukumnya pasal 17 huruf a, Permen LH nomor 3 tahun 2014 tentang Proper, dimana ke-14 perusahaan berperingkat buruk tersebut diberikan sanksi administrasi oleh KemenLHK,” ulasnya.

Namun, lanjutnya, perusahaan berpredikat buruk itu masih diperbolehkan melakukan operasi, hanya saja mereka dikenakan sanksi administrasi. Perusahaan tersebut tidak diikutkan dalam penilaian pada tahun berikutnya, hingga ada keputusan dari pihak KemenLHK.

“Sanksinya tergantung dari KemenLHK. Kita kini menunggu surat tembusan keputusan dari Dirjen Penegakan Hukum LHK kepada kita,” tutupnya. (ags)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY