Ketua DPRD Minta Walikota Jangan Berprasangka Buruk

Ketua DPRD Minta Walikota Jangan Berprasangka Buruk

100
BERBAGI
Ketua DPRD Kota Bengkulu - Erna Sari Dewi

Kinerja Kota Carut Marut

RBO,BENGKULU – Ketua DPRD Kota Bengkulu, Erna Sari Dewi (ESD), SE tidak tinggal diam ketika Walikota H Helmi Hasan, SE mengkritisi ketidakhadiran 35 dewan kota dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada Rabu 23 Maret 2017. Selaku pimpinan lembaga Dewan, ESD merasa wajib untuk menjawab prasangka yang dilontarkan Helmi di depan forum tersebut.

“Sejujurnya saya kaget ketika ketidakhadiran dewan kota dalam musrenbang dikritisi sedemikian jauhnya oleh Walikota. Harusnya beliau (Helmi,red) cari tahu dulu apa sebab anggota saya tidak bisa hadir. Jangan sekonyong konyong langsung mengumbar di depan tamu musrenbang dan bahkan sampai disebarkan lewat media youtube. Selaku pimpinan saya harus menyampaikan penjelasan,” tegas Dia.

Melalui media telepon, ESD yang kini sedang menghadiri kegiatan Nasdem di Surabaya menjelaskan ke jurnalis RADAR BENGKULU bahwa ketidakhadiran dewan dalam musrenbang bukan disengaja. Sebab, undangan Musrenbang baru diterima dua jam sebelum acara dimulai. Sedangkan, agenda kunjungan kerja dewan sudah tersusun jauh jauh hari sebelumnya.

“Ini ada komunikasi terputus, kita baru terima undangan dua jam sebelum acara. Kita tidak mungkin tunda kegiatan yang sudah teragendakan lebih dulu. Jadi tolonglah, telusuri dulu persoalannya apa, baru bicara. Tidak perlu terlalu berlebihan,” tegas Erna.

Lagian lanjut Erna, bahwa anggota dewan kota sebelumnya sudah hadir dalam Musrenbang tingkat Kecamatan. Artinya dewan sudah tahu apa rencana kerja yang akan dilangsungkan. Dia pun menilai, Musrenbang yang digelar Rabu 23 Maret 2017 itu, merupakan lanjutan atau seremoni dari musrenbang tingkat kecamatan.

“Karena kita sudah dikritisi sedemikian rupa, maka saya akan beberkan sekalian, bahwa masih banyak keluhan masyarakat dari kegiatan reses dewan yang belum terlaksana. Bahwa sudah beberapa kali pula pembahasan di dewan, pihak eksekutif malas malasan untuk datang. Lalu kenapa pula honor para honorer lambat dibayar. Saya katakan, kinerja kota sudah carut marut, masa undangan musrenbang disampaikan 2 jam sebelum acara. Mestinya itu yang harus dibenahi Dia, jangan langsung mengkritisi kami sedemikian,” keluh Erna.

Lebih jauh Erna menyayangkan pula, Walikota masih saja mengungkit soal belum disahkannya revisi perda Samisake dan gagalnya pinjaman Rp 250 Miliar. Menurut Dia, keduanya itu sudah dibahas di tingkat Paripurna. Dikatakan Erna bahwa dalam pandangan Fraksi Nasdem, sudah dijelaskan bahwa penolakan raperda pinjaman itu didasari oleh adanya Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah, dalam pasal 13 ayat 2 menjelaskan jangka waktu pinjaman daerah harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Nah, faktanya masa jabatan Walikota Bengkulu hanya menyisakan satu tahun anggaran saja.

“Ya itupun saya menjadi aneh, kok diungkap lagi, kan sudah disepakati tingkat paripurna, bahwa Samisake bisa terlaksana setelah semua LHP BPK dijalani, setelah regulasi dilengkapi, bentuk BLUD dan terpenting mana laporan pertanggungjawaban Rp 13,6 M dana samisake yang sudah digulirkan, sampai detik ini kita belum dapat laporannya. Lalu soal rencana peminjaman, kan sudah jelas dalam Peraturan. Mana bisa, kan masa jabatannya tinggal 1 tahun, mau ninggalin utang untuk masyarakat kota?,” kritis Dia.

Sebelumnya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2018 dilaksanakan di Hotel Rafless City (22/3). Dalam musyawarah itu Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan SE Kecewa. Karena 35 orang anggota dewan tidak ada satupun yang sempat hadir dalam kegiatan Musrenbang penting itu.

“Ya tentu kita menyayangkan karena ini forumnya, kalau dewan ada hal-hal yang perlu disampaikan inilah forum yang sebenarnya. Walikota hadir, dari Bappeda hadir dan Wagub hadir semuanya hadir, silakan sampaikan pada forumnya. Jangan bicara tidak pada forumnya,” kata Walikota sesusai Musrenbang kemarin.

Kalau di forum inikan semua permasalahan dan perencanaan bisa dibedah dan bisa didiskusikan. Mana program yang baik dan mana program yang kurang baik dan tidak bermanfaat bagi masyarakat melalui forum ini bisa dikurangi bila perlu bisa dibuang.

“Semua persoalan bisa dibedah. Persoalan infrastruktur ayo kita bedah. Sehingga jelas mana program yang pro rakyat dan mana yang tidak pro rakyat. Jika ada program yang tidak pro rakyat bisa kita hilangkan melalui forum ini. Sehingga semuanya jelas melalui forum ini,” tuturnya.

Dalam Musrenbang ini dirinya juga merasa malu. Karena anggota dewan tidak ada yang hadir satupun.

“Inikan forum tertinggi. Wakil Gubernur hadir, malu kita. Dari 35 orang anggota dewan kalau tidak bisa hadir semua, seharusnya diutuskan 1 orang untuk menghadiri Musrenbang ini,” sesalnya.(lay)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

thirteen + 20 =