Ribuan TKS Pemda RL Bakal Gigit Jari

Ribuan TKS Pemda RL Bakal Gigit Jari

248
BERBAGI
Kepala BKD Rejang Lebong, Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si.

RBO, CURUP – Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong khususnya bidang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah melaksanakan proses seleksi Tenaga Kerja Sukarela (TKS)  yang berjumlah ribuan orang pelamar. Bahkan berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah pelamar mencapai 3.000-an orang dari berbagai daerah mulai dari Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, dan Kota Lubuk Linggau.

Menariknya para calon Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang akan direkrut Pemerintah Daerah untuk ditempat dimasing-masing dinas dan instansi, sudah dipastikan akan gigit jari lantaran tidak akan mendapatkan hak kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 109 /2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Perpres ini merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rejang Lebong Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.Si, kepada wartawan, Rabu pagi (22/03) di Kantor Bupati usai menanggapi soal amanat UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha swasta dan pemerintah wajib memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja yang dipekerjakan.

Salah satu alasan kuat Pemerintah Daerah tidak bisa mengakomodir pemberian hak BPJS Ketenagakerjaan kepada ribuan TKS yang akan direkrut karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah. Disamping itu juga pihaknya juga sudah mengantisipasi perekrutan TKS tidak melanggar UU maka dibuatkan istilah penerimaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), bukan tenaga honorer.”Sebab kalau kita cantumkan penerimaan tenaga honorer maka kita bisa terkena pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Sehingga dengan adanya kata “Sukarela” maka ini menjadi solusi terbaik ditengah keterbatasan anggaran yang kita miliki saat ini,” ujarnya.

Disisi lain, tidak ada istilah gaji atua honor dalam perekrutan Tenaga Kerja Sukarela ini. Yang ada hanya uang transport yang dibayarkan Pemerintah Darah melalui masing-masing SKPD dengan besaran yang cukup bervariasi. Namun kedepannya, sesuai dengan amanat Bupati Rejang Lebong berharap dengan adanya peningkatan APBD nantiknya para TKS ini bisa menerima gaji sesuai UMR.”Tapi itu bukan untuk saat ini melainkan nantinya kedepannya dan itu harus dilakukan secara bertahap dan melihat dari kemampuan keuangan daerah. Untuk sementara itu tidak istilah gaji atau honor bagi para TKS yang melamar ke BKD,” tegasnya. (gol)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY