Tiga Kesimpulan Keluhan Warga Kota Bani Soal Pelabuhan Khusus

Tiga Kesimpulan Keluhan Warga Kota Bani Soal Pelabuhan Khusus

BERBAGI
Dok Walhi/RBO: Pelabuhan Khusus yang dikeluhkan warga

Jangan Tantang Warga

RBO, BENGKULU – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu memastikan bakal menindaklanjuti keluhan warga Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau terkait keberadaan Pelabuhan Khusus (Pelsus) PT TW.

Plt Kadis LHK Provinsi, Ir. Agus Priambudi, M.Si, Rabu (22/3) usai hearing bersama belasan perwakilan warga Kota Bani didampingi langsung LBH-APKB.

“Ada 3 hal yang akan kami lakukan guna menindaklanjuti keluhan warga. Pertama, berkoordinasi dengan Pemkab Bengkulu Utara guna melihat Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Pelsus tersebut. Karena keberadaan Amdal yang dimaksud masih berada dibawah kewenangan Pemkab dan kita sama sekali belum memegangnya,” ujar Agus.

Amdal itu penting, karena dalam hearing tadi, terungkap jika aktifitas Pelsus PT TW tidak sesuai dengan dokumen Amdalnya.

“Karena beraktifitas diluar Amdal itulah diduga kuat menjadi penyebab lahan perkebunan warga abrasi. Sehingga produktifitas perkebunan menurun. Ini tentu bertentangan dengan visi dan misi Gubernur,” sampai dia.

Lalu yang kedua, pihaknya menunggu laporan dari LBH-APKB secara tertulis terkait masalah ini. Terakhir barulah pihaknya melakukan pemeriksaan ke lapangan dan melakukan kajian secara hukum. “Dengan tujuan untuk mengecek kebenaran laporan dari warga. Memang tadi banyak laporan dari warga, diantaranya manajemen PT TW itu terkesan menantang warga,” sampai dia.

Sementara itu, perwakilan warga, Edi Ustadi mengakui, sejak keberadaan pelabuhan banyak dampak yang ditimbulkan dan merugikan warga. “Salah satunya abrasi. Dimana sekarang ini lahan selebar 50 meter ke arah pemukiman warga dan sepanjang 1,5 KM garis pantai telah abrasi. Jika tidak ditindalanjuti, besar kemungkinan ancaman abrasi semakin meluas,” ujar Edi.

Direktur LBH-APKB, Jecky Haryanto, SH mengatakan, siap menyampaikan laporan tertulis sebagaimana yang diminta pihak DLHK. “Besok (hari ini) langsung kami sampaikan. Terkait masalah ini kami juga berencana melapor ke DPRD Provinsi. Selain itu, serangkaian investigasi masih bakal kita lakukan, mengingat keberadaan Pelsus itu sangat dikeluhkan warga,” tutup dia. (hcr)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

16 − eight =