Waka Dua DPRD Paham Kegelisahan Walikota, Masyarakat Butuh Samisake

Waka Dua DPRD Paham Kegelisahan Walikota, Masyarakat Butuh Samisake

68
BERBAGI

Kusmito: Kuncinya Ada Pada Dewan Kota

RBO,BENGKULU – Wakil ketua II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain, sangat memahami kegelisahan yang saat ini dirasakan Walikota H Helmi Hasan, SE. Jadi dia memaklumi, ketika Walikota kesal saat tidak ada satupun anggota dewan kota dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).

Terutama menyoal tentang, belum selesainya revisi perda Samisake di DPRD Kota hingga bertahun tahun. Padahal lanjut Teuku tanpa Perda, bantuan dana Samisake untuk masyarakat tidak akan bisa digulirkan lagi.

“Pak Walikota punya tanggungjawab terhadap masyarakatnya, masyarakat butuh bantuan dana samisake. Pernyataan yang disampaikan Walikota ada benarnya. Perda samisake memang sudah lama sekali, Bamus DPRD Kota berkali-kali tidak korum (batal rapat,red). Dulu saat di bamuskan alasannya adalah belum ada BLUD, terus alasan apalagi. Komisi 3 tentu bisa panggil pihak yang berkaitan dengan samisake. Antara lain yakni bisa panggil pihak LKM, koperasi yang jadi pelaksana, skpd terkait, bahkan aparatur hukum bila ada keraguan tentang produk hukum bisa diikut sertakan. Tapi ini pun belum dilakukan, jadi bingung mau nya apa, sedangkan ini untuk rakyat,” sampai Teuku.

Diapun menyayangkan masih ada pula Perda-perda yang lain juga belum terselesaikan. Menurut pantauan Dia, hambatan belum terselesaikannya Perda yakni ketika dewan diajak rapat selalu ada saja alasan. Ada perda penyertaan modal BPRS, ada perda pernyataan modal PDAM, semua itu untuk rakyat.

“Jadi pertanyaan kalau kemudian teman-teman dewan tidak mengesahkan menjadi perda, itu yang dirugikan ya masyarakat kota Bengkulu,” sampai Dia.

Kemudian menyikapi tidak adanya anggota dewan yang ikut Musrenbang, Teuku menjelaskan bahwa benar undangan untuk Ketua komisi itu dua jam sebelum DL dewan, sehingga tidak mungkin membatalkan kunjungan yang sudah diagendakan.

“Tapi undangan untuk ketua dprd itu sudah beberapa hari sebelum nya, tentu harus nya ada surat untuk mendelegasikan kepada pimpinan yang lain, tapi ini tidak. Harus diingat bahwa produktifitas kerja dewan salah satu nya adalah kuantitas dan kualitas pruduk perda yang dihasilkan, DL dewan juga seharus nya terkait dengan produk perda yang dibutuhkan,” sambung Dia.

Kemudian menyikapi untuk pinjaman 250 M rupiah yang dimentahkan saat paripurna, Dia mengaku heran bisa terjadi. Sebab hampir seluruh dewan pernah ikuti bimbingan teknis (bimtek), dan dalam bimtek jelas sekali bahwa tidak ada persoalan tentang pinjaman itu.

“Misalnya, jaman Pak Khalik dan Ahmad Kanedi jadi Walikota, mereka juga melakukan pinjaman untuk Kota ini. Ratusan milyar, termasuk pinjaman PDAM, dan hutang itu akhirnya pada masa periode Helmi-Linda inilah semua terlunasi. Nah jadi pertanyaan saat walikota Helmi Hasan minjam kenapa jadi tidak boleh padahal pinjaman itu di gunakan untuk pembangunan infrastruktur yang gunanya untuk kepentingan rakyat,” sambung Dia.

“ Saya melihat bahwa “kemarahan” walikota lebih di dasarkan karena kegelisahan beliau terhadap persoalan-persoalan rakyat yg belum terselesaikan. Samisake ini untuk membantu rakyat miskin agar bisa usaha, kenapa di persulit? begitu juga produk2 hukum lain nya, kenapa begitu di persulit. Saya mengajak mari kita duduk sama-sama, dengan hati dan kepala dingin untuk menyelesaikan kan persoalan ini, masih ada waktu,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kusmito Gunawan, MH dengan lantang mengatakan bahwa, menurut pandangan Dia belum diselesaikannya revisi Perda Samisake oleh Dewan penyebab utamanya hanyalah niat dari masing masing anggota dewan saja. Bahwa sejatinya tidak ada alasan lagi bagi dewan untuk tidak memparipurnakan terkait revisi perda tersebut. Sebab hal itu telah bersesuaian dengan rekomendasi BPK yang menyarankan untuk melakukan revisi.

“Tim Pansus bersama eksekutif telah tuntas membahas, mengkaji, sampai ke aspek hukum pun sudah dikupas satu persatu, bahkan usulan untuk pembahasan telah disampaikan ke unsur pimpinan, maka kami harap tindaklanjutnya segera dilakukan,” sampai Dia.

Dikatakan bahwa memang beberapa dewan masih enggan melakukan tindaklanjut pembahasan revisi perda samisake, beralasan menunggu BLUD terbentuk. Dijelaskan Dia bahwa sejatinya BLUD yang bergerak dari peraturan walikota (perwal) akan bisa terlaksana setelah dasar hukumnya sudah disahkan.

“Apa dasar hukumnya? Ya Perda Samisake, kan lucu bila Perwal mendahului Perda. Rekomendasi BPK pun harus dipahami baik baik, disitu BPK meminta Revisi Perda, setelah itu pembentukan BLUD. Namun kejadiannya saat ini justru terkesan Logika hukum ini diterbalikan balikan,” tegasnya.

Kemudian dikatakan pula bahwa program samisake ini merupakan program pro rakyat, jadi akan aneh ketika wakil rakyat tidak mendukung program tersebut. Kata Kusmito, ketika anggaran samisake ditambah maka anggaran itu akan dipergunakan sebaik baiknya untuk membantu masyarakat yang belum tersentuh bantuan Samisake.

“Sekarang semuanya ada pada dewan kota, ketika ada niat bantu masyarakat, ya perda Samisake disahkan. Namun jika tidak disahkan, artinya? Silahkan masyarakat menilai sendiri,” tutup Dia. (lay)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

4 × three =