Sekolah ‘Ngeri’ Ambil Uang Wali Murid

Sekolah ‘Ngeri’ Ambil Uang Wali Murid

BERBAGI
Seno/RBO: Rapat Komite Sekolah SMPN 3 Mukomuko .

RBO, MUKOMUKO –Untuk menampung sekaligus menjadi pelaksana dari pembangunan yang dananya berasal dari orang tua murid, biasanya setiap sekolah akan membentuk Komite Sekolah secara fungsi dan tugasnya menjadi wadah dalam mengambil kebijakan sekolah yang erat kaitannya dengan keterlibatan wali murid.

Semenjak Pemerintah mulai dari pusat dan secara berjenjang sampai ke tingkat kabupaten dengan gencar memberantas Pungutan Liar (Pungli), pihak sekolahpun saat ini menjadi takut mengeluarkan kebijakan prihal sumbangan dari wali murid.

Seperti rapat Komite SMPN 3 Mukomuko kemarin, pihak sekolah dan komite merasa ragu untuk melakukan pungutan terhadap orang tua murid. Pasalnya apa yang mereka terapkan atau melakukan pungutan kepada wali murid, masuk dalam katagori pungli.

“Kalau sudah dipanggil saber pungli bapak ibu, salah atau benarnya tidak peduli, yang jelas imej masyarakat sudah negatif dengan Kepala sekolah,” kata Kepala SMPN 3 Mukomuko Drs. ABD. Haris dihadapan para wali murid.

Dijelaskannya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012, pihak komite atau sekolah boleh melakukan penggalangan dana yang bersifat sukarela. Kalau penggalangan sudah bersifat wajib, maka rentan dikatagorikan pungli.

Selain itu, pihak SMPN 3 Mukomuko pernah menerapkan sistem subsidi silang. Bagi orang tua murid yang mampu diharapkan dapat menyumbang lebih, tujuannya guna menutupi kekurangan.

“Pada waktu perpisahan kelas akselerasi yang pertama dan kedua itu murni subsidi silang. Yang mampu menyumbang lebih. Misalkan tenda Rp 2.500.000 ditanggung satu orang. Sehingga waktu itu, sumbangan yang seharusnya per muridnya Rp 300.000, dengan subsidi silang mereka hanya menyumbang Rp 30.000 lagi.  Sebenarnya yang diharapkan pemerintah itu seperti itu. Tapi bagi kita, kalau itu diterapkan wallahu a’lam,” sebutnya.

Dibalik itu, jika penggalangan dana dari wali murid tidak ditetapkan jumlahnya, Kepsek mengatakan akan kebingungan dalam melakukan perencanaan. Untuk itu ia mengajak kepada pengurus Komite Sekolah serta seluruh orang tua untuk meminta pertimbagan kepada tim Saber Pungli atau Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL).

Waktu terpisah, Ketua UPPL Kabupaten Mukomuko, Kompol PM. Amin, S.Ag. yang juga Wakapolres Mukomuko mengatakan, pihaknya siap menerima instansi atau sekolah manapun jika ingin berkonsultasi terkait kebijakan sekolah prihal penggalangan dana.
“Kita siap mefasilitasi jika ada sekolah yang ingin berkonsultasi berkaitan dengan masalah ini. Kita juga tidak mau Saber Pungli atau keberadaan UPPL ini menjadi kambing hitam menurunnya pembangunan serta mutu pendidikan di Kabupaten Mukomuko,” ungkapnya.

Dijelasknnya, pihak sekolah tidak pernah dilarang melakukan penggalangan dana kepada wali murid asalkan sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 itu. Yang mana, terang Amin, pungutan atau penggalangan bersifat sukarela.

“Kalau sudah berbentuk kewajiban bagi seluruh wali murid, itu sudah masuk katagori pungli. Apalagi, nominalnya sudah ditentukan Sekolah atau Komite. Kemudian yang penting, penggalangan itu boleh dilakukan berdasarkan payung hukum yang jelas. Seperti parkir ada Perda. Kalau masalah sekolah, tentu mengacu pada Permendikbud tadi,” terang Kompol Amin. (sam)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

1 + 5 =