Dewan Tidak Pernah Hambat IAIN Jadi UIN

Dewan Tidak Pernah Hambat IAIN Jadi UIN

102
BERBAGI
Maras Usman

Maras Usman: Tuntaskan Dulu Dengan Masyarakat Disana

RBO, BENGKULU – Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu membantah tegas pernyataan dari Rektor IAIN Bengkulu, Prof Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag, MH yang menuding pihak DPRD menjadi penghambat peningkatan status IAIN menjadi UIN soal hibah aset IAIN. “Perlu dicatat oleh pihak IAIN, kita dari DPRD tidak pernah menghambat jika IAIN ingin berubah statusnya meningkat jadi UIN. Tapi kami minta agar persoalan yang ada dilapangan agar bisa diselesaikan terlebih dahulu,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, H. Maras Usman S.Sos, saat ditemui diruangan komisi I, Jumat (31/3).

Dijelaskan oleh anggota dewan dari PPP tersebut, persoalan yang terjadi soal kepemilikan lahan IAIN itu harus dituntaskan terlebih dahulu. Karena dari informasi yang DPRD dapatkan saat ini soal kepemilikan lahan disana masih banyak yang belum selesai dengan masyarakat. “Kini banyak yang nuntut saling mengklaim memiliki lahan dan warga itu memiliki dasar kepemilikan. Dulu pernah kami mau bahas, kemudian datang salah seorang ibu-ibu Siti Fatimah yang memasukkan surat katanya dia punya hak atas lahan disana. Dan suratnya saat itu langsung diserahkan pada Ketua Komisi I. Untuk itu, kami minta pihak Pemda bersama IAIN bisa menyelesaikan soal kepemilikan lahan tersebut. Apa benar lahan itu milik IAIN atau milik warga?,” jelasnya.

Dan juga perlu diketahui oleh pihak IAIN, pada dasarnya DPRD sifatnya hanya menyetujui. Tapi sebelum itu disetujui semuanya harus jelas terlebih dahulu. “Untuk pelepasan aset itu, dewan sifatnya hanya menyetujui. Tapi sebelum disetujui harus jelas dulu kepemilikannya. Kami tidak akan menghalangi ataupun menghambat jika memang sudah sesuai prosedur aturan hukum yang berlaku. Kita tidak ingin pelepasan aset ini jadi masalah dikemudian hari,” tegasnya.

Selain itu, ditambahkan oleh anggota komisi I dari Fraksi PAN DPRD Provinsi Bengkulu, H. Armansyah Mursalin SH, dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Maras Usman. Menurutnya, sebelum jelas kepemilikan lahan disana, mereka tidak akan mengesahkannya. “Kalau sekarang kita sahkan, sementara kepemilikan lahan masih berpolemik. Nanti masyarakat itu akan mendatangi DPRD, dan kita bentrok dengan masyarakat. Sementara pihak IAIN jika itu sudah disahkan, mereka akan lepas tangan dan kami yang dituntut masyarakat disana. Jadi, saran kami sebaiknya tuntaskan dulu soal lahan itu dengan masyarakat agar segera bisa kita sahkan. Kejadian ini sama dengan lahan UNIB. Itu juga nanti akan kita selesaikan,” tambahnya. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

5 × five =