Penambangan Tak Sesuai IUP, Dewan Diminta Bentuk Pansus

Penambangan Tak Sesuai IUP, Dewan Diminta Bentuk Pansus

89
BERBAGI
IST/ RBO: Perusahaan Tambang

RBO, BENGKULU – Komisi I dan III DPRD Provinsi Bengkulu kedatangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Liputan, Jumat (31/3) kemarin. Meskipun hanya ada 2 anggota Komisi III dan 1 anggota dari Komisi I, hearing tetap dilaksanakan.

Dipertemuan itu, anggota dewan mendapatkan laporan jika di Provinsi Bengkulu ada perusahaan tambang yang melakukan penambangan tak sesuai izinnya.

Sebab, ada perusahaan yang menyalahgunakan Izin Usaha Penambangan (IUP). Lantaran melakukan galian C, padahal izinnya harus terpisah.

“IUP-nya penambangan batu bara, tapi ada yang menyalahgunakan untuk penambangan emas dan perak. Kami menilai perusahaan tambang di Bengkulu ini, tidak memberikan dampak positif dan izinnya harus dievaluasi,” ungkap Heru, perwakilan LSM Liputan saat hearing, Jumat (31/3).

Sebab itu, atas temuan tersebut pihaknya, sambung Heru berharap perlu ada investigasi dan dibentuk Pansus.

“Atas apa yang terjadi inilah, kami memandang perlu adanya Pansus (Panitia Khusus) Pertambangan. Supaya kedepan anggota dewan terhormat, bisa lebih fokus dalam melakukan pengawasannya dan bisa dilakukan secara terperinci,” sambungnya.

Perwakilan lainnya, menambahkan salah satu contoh tambang batubara yang patut disoroti yakni perusahaan IBP di Benteng. “Kita contohkan, PT IBP di Bengkulu Tengah melakukan penambangan yang tidak sesuai aturan minerba. Lantaran, selain tidak melakukan reklamasi, perusahaan ini juga menunggak royalti dan sewa lahan,” katanya.

Kemudian perusahaan khususnya pertambangan di Bengkulu, terkesan mengangkangi Peraturan Daerah (Perda) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA). “Perda Imta mengatur spesipikasi tenaga kerja asing yang boleh bekerja di Bengkulu, yakni tenaga kerja ahli. Namun kenyataannya, di lapangan banyak ditemukan tenaga kerja asing yang pekerjaannya bisa dikerjaan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu,H. Edi Sunandar mengatakan, pihaknya membutuhkan laporan secara tertulis, bukan sebatas laporan lisan. “Kitaberbicara data. Kalau data harus secara terulis. Kami sangat menghargai dan mensuport yang kawan-kawan LSM Liputan lakukan. Tapi sekali lagi, kami di dewan butuh laporan tertulis soal pelanggaran perusahaan tambang,” ujarnya.

Provinsi Bengkulu, bukan anti tambang. ‘’Kita sangat welcome terhadap investor selagi sanggup menjalani aturan yang ada. Kalau tidak bisa, mau semaunya, silakan angkat kaki dari Provinsi Bengkulu. Karena perusahaan harus bisa menjalankan perda, maupun aturan minerba,” lanjut Edi.

Terkait desakan membentuk Pansus Tambang, Edi Sunandar menegaskan, usulan itu akan disampaikan dalam rapat komisi-komisi. “Nanti kita sampaikan di dalam rapat komisi. Bagaimana pandangan komisi, nanti kita lihat saja. Pada dasarnya, saya secara pribadi merasa pansus memang dibutuhkan, supaya bisa mengawasi dan menyelesaikan persoalan yang ada,” kata Edi yang diiyakan anggota Komisi III, Slamet Riyadi.

“Nanti kita bahas di komisi masing-masing. Namun seperti pak Edi bilang tadi, kami butuh laporan tertulis soal persoalan tambang. Saya rasa masing-masing komisi sependapat, agar dibentuk pansus tambang,” tambah Sekretaris Komisi I Maras Usman. (idn)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

eight + four =