33 Hari Diperiksa BPK, Pemprov Targetkan WTP

33 Hari Diperiksa BPK, Pemprov Targetkan WTP

87
BERBAGI

RBO, BENGKULU – Pasca penyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi Bengkulu tahun 2016 belum lama ini oleh Gubernur Bengkulu Dr.H.Ridwan Mukti, MH, selanjutnya pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu, akan melakukan pemeriksaan terperinci atas laporan keuangan yang telah disampaikan.

Sementara itu, Ketua tim pemeriksaan LKP daerah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2016, Elian Susanti mengatakan, Selama 33 hari mendatang timnya akan bekerja melakukan pemeriksaan terhadap masing masing OPD termasuk pada saat hari libur.

“Mohon kerjasamanya, untuk dapat mendampingi kami terutama kepala SKPD dan PPK SKPD. Bukan stafnya, bukan honorernya,” ujar Elian.

Dijelaskannya, untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian bukan hanya tugas Gubernur dan Wakil Gubernur saja, namun perlu dukungan semua pihak hingga jajaran pengurus barang. Peran pengurus barang sangat penting dalam pemeriksaan ini, sehingga diharapkan pemegang aset dapat melaporkan barang barang yang digunakan kepada pengurus barang.

“Saya mau pemerintah provinsi menjadi contoh bagi kabupaten kota. Marilah kita tunjukan wajar tanpa pengecualian yang sebenarnya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu Dr.drh.H.Rohidin Mersyah,MMA meminta Kepala OPD dan pejabat terkait laporan keuangan harus berada di tempat, sehingga proses pemeriksaan tidak membutuhkan waktu yang lama, komunikasi dan sikronisasi data berjalan lancar.

“Komitmen kita pada rapat akhir tahun, salah satu target besar kita agar laporan keuangan pemerintah provinsi Bengkulu WTP,” jelas Wagub

Ia menegaskan, aset di bawah kewenangan tahun 2016, baik aset bergerak dan tidak bergerak, menjadi fokus utama dan benar-benar harus ditelusuri, harus ada barang dan administrasinya.

“Kita tidak perlu takut dengan BPK, justru kita butuhkan. Karena dengan turunnya BPK mereka mengaudit, jika dalam dunia kesehatan, mendiagnosa permasalahan, penyakit, kelainan yang tidak wajar terjadi di dalam tubuh pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga bisa cepat diatasi,” jelasnya singkat. (ags)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY