JIM Desak Dewan Sahkan 12 Perda, Masuk Samisake

JIM Desak Dewan Sahkan 12 Perda, Masuk Samisake

BERBAGI
Dedi/RBO: Aksi Demo Depan Gedung DPRD Kota Bengkulu Kemarin.

Anggota DPRD Jangan Hanya Duduk Manis

RBO, BENGKULU – Puluahan Pendemo dari Jaringan Intelektual Muda (JIM) Provinsi Bengkulu berorasi di depan gedung DPRD Kota Bengkulu Selasa kemarin, (4/4). Aksi itu dipimpin oleh Heru Saputra. Mereka berorasi mendesak dewan untuk segera mengesahkan 12 perda di tahun 2016 lalu yang sampai saat sekarang belum juga diparipurnakan. Salah satunya Perda Samisake.

Tidak hanya itu mereka juga mempertanyakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota DPRD yang belum diserahkan. Kemudian mereka juga mempertanyakan kinerja Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD kota Bengkulu dan mereka juga meminta badan Kehormatan (BK) DPRD mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD Kota Bengkulu dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai kode etik DPRD.

“Kalau dewan tidak melahirkan Perda jadi kerja dewan itu apa? Sekarang bisa kita lihat berapa banyak aset milik DPRD yang belum juga selesai dilelangkan. Kemudian LHKPN anggota DPRD juga banyak yang belum diserahkan dan adanya salah satu anggota dewan yang terlibat dalam kasus etika mana kebijan ketua BK DPRD Kota Bengkulu untuk menyikapi hal tersebut. Anggota DPRD jangan hanya duduk manis di gedung milik rakyat dan menikmati fasilitas yang dibeikan oleh rakyat,” pungkas Koordinator Heru dalam aksi itu kemarin.

Selang beberapa menit mereka dengan jumlah sekitar 20 orang itu berorasi di depan gedung DPRD akhirnya mereka diperbolehkan perwakilannya masuk menemui Ketua BK DPRD Kota Bengkulu Suimi Pales, SH, MH yang pada saat itu Ketua DPRD sedang tidak berada di tempat. Pertemuan kedua belah pihak berlangsung terbuka. Dalam dialog itu semua tuntutan mereka dijawab oleh Ketua BK Suimi Pales. Tuntutan teman-teman ini memang belum berjalan karena ini semua masih dalam proses pekerjaan pihaknya. Terkait dengan 12 Perda yang belum diparipurnakan itu dirinya mengatakan 12 perda yang belum selesai itu akan diparipurnakan 10 April 2017 mendatang. Yang menarik dalam 12 Perda itu yaitu Perda Samisake hingga sekarang belum juga diparipurnakan.

“Kita bukan menunggu terjadinya hiruk pikuk barulah kita akan paripurnakan. Tahun pertama dewan sangat mensuport dengan dana yang diluncurkan sebesar Rp 19, 6 Miliar berhasil dipakai sebesar Rp 13 Miliar sisanya dikembalikan ke kas daerah. Dewan sangat mensuport itu kita tunggu saja di bulan ini akan disahkan perda Samisake tersebut. Nanti akan saya sampaikan kepada ketua atas tuntutan teman-teman ini,” terang Suimi.

Semua tuntutan teman-teman lanjut Suimi akan segera dilaksanakan semuanya terkait dengan LHKPN yang belum banyak anggota DPRD yang menyerahkannya nanti akan diperintahkan diserahkan secepatnya. Kemudian yang berekaitan dengan kode etik yang dilanggar oleh salah satu anggota dewan sekarang sedang menjalani proses hukum yang telah ditetapkan semuanya perlu proses.

“Saya sendiri memang belum menyerahkan LHKPN itu. Saya berjanji besok saya serahkan LHKPN tersebut begitupun dengan anggota DPRD lainnya. Adanya anggota dewan yang melanggar kode etik itu adalah bagian dari Tufoksi saya sebagai ketua Badan Kehomatan (BK) sekarang salah satu teman kami itu sedang menjalani proses hukum,” imbuh Suimi.
Perwakilan aksi itu berjumlah 4 orang menerima pernyataan dari ketua BK tersebut dan mereka berjanji datang kembali menangih janji tersebut. Mereka memberi waktu selama 2 minggu untuk menyelesaikan hiruk pikuknya permasalahan ini.

“Dua minggu lagi kita akan datang menagih janji-janji tersebut dengan jumlah massa yang banyak untuk mengepung gedung DPRD ini,” tungkas Heru. (cw5)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

fifteen − 7 =