Kepsek Pertanyakan Bosda ‘Menghilang’

Kepsek Pertanyakan Bosda ‘Menghilang’

53
BERBAGI

RBO, MUKOMUKO – Sejumlah Kepala Sekolah masih mempertanyakan dana rutin atau yang dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Karena selama ini mereka menerima dana itu, namun saat ini belum ada lagi. Seperti yang diutarakan Kepsek SMPN 3 Mukomuko, Drs. ABD. Haris.

Saat dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko, Pejabat Disdikbud mengungkapkan tahun 2017 pengalokasian Bosda ditiadakan.

“Kalau Bosda sudah ditiadakan memang iya. Tapi alasannya mengapa, itu bagian perencanaan yang lebih paham,” Kata Kabid Dikdas, Warsito, M.TPd.

Dikonfirmasi kepada Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan Disdikbud Kabupaten Mukomuko, Rizkan, SE membenarkan peniadaan dan Bosda. Alasan ditiadakannya Bosda ini, jelasnya, lantaran pihaknya belum mendapatkan petunjuk atau landasan hukum yang tepat untuk mengalokasikan dana dalam bentuk oprasional ke sekolah.

“Yang punya dana operasional itu Bupati dan Dewan. Sedangkan untuk sekolah dimata anggaran itu tidak bisa menyebutkan dana operasional. Kalau kita mau ubah juga mata anggarannya, tapi peruntukanya tetap untuk operasional sekolah tetap akan jadi masalah,” jelanya.

Ia mengatakan, sejak dialokasikannya Bosda 2014 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mempertanyakan dasar hukum penganggaran tersebut.

Dikatakannya, pihaknya sudah sudah mengupayakan dengan cara melayangkan surat ke pusat agar mengeluarkan aturan daerah boleh mengalokasikan dana pendamping Bosnas sebagai landasan hukum mengeluarkan dana Bosda, namun belum ada jawaban.

“Kita masih mencari regulasi yang dapat mendukung penganggaran Bosda. Kalau itu sudah ada, tentu akan kembali diusulkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2016 lalu, Bantuan Operasional Sekolah Daerah dialokasikan sekitar Rp 2 miliar untuk membantu operasional sekolah SDN dan SMPN se Kabupaten Mukomuko. (sam)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

10 − three =