Lebih Setengah PBB Belum Masuk PAD

Lebih Setengah PBB Belum Masuk PAD

BERBAGI
SENO/RBO: Tim Audit BPK wilayah Kabupaten Mukomuko bertemu Bupatai Mukomuko, Choirul Huda, SH., Sekda, Ispektur dan Kepla BKD Kabupaten Mukomuko.

RBO, MUKOMUKO – Instansi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko mencatat sebanyak 88.000 objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang seharusnya bisa menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sayangnya, realisasi pungutan PBB dari 88.000 objek pajak yang tercatat, baru sekitar 35.000 yang berhasi menjadi PAD Kabupaten Mukomuko.

“Kalau dipersentasekan sekitar 40% nan. Dari 35.000 objek pajak bisa ditagih, PAD mendapakan pemasukan sebesar Rp 1,5 miliar,” kata Kabid Pendapatan II BKD Kabupaten Mukomuko, Ferdiantoni, SE kepada RBI kemarin.
Dari angka-angka tersebut, dapat diartikan belum setengah dari objek PBB yang tercatat bisa dijadikan PAD.

Dijelaskan Kabid II, yang jadi kendala dalam pemungutan PBB yakni kesadaran dari objek pajak itu sendiri. Pihak BKD yang dulu DPPKAD, sudah mengeluarkan berbagai terobosan untuk menarik animo masyarakat agar sadar dengan kewajiban membayar PBB. Diantaranya, memberikan penghargaan kepada petugas pemungutan pajak dari kecamatan sampai desa.

“Kalau PBB inikan ujung tombak kita tetap para petugas di desa-desa dan kelurahan. Makanya kita berikan mereka penghargaan bagi yang berprestasi. Kita berharap besar kepada para petugas ini rutin mensosialisasikan kewajiban serta keuntungan membayar pajak,” ujarnya.

Selain itu, Ferdiantoni mengungkapkan, saat ini, pihaknya sedang melakukan validasi tehadap data objek pajak PBB secara keseluruhan. Jelasnya, validasi itu merupakan langkah awal untuk meningkatkan PAD Kabupaten Mukomuko dari sektor PBB.

“Jadi, dalam validasi ini kita data total. Misalkan, satu bidang tanah selama ini dipungut PBB tercatat sebagai tanah kosong, padahal disitu sudah dibangun rumah atau ruko, yang seperti itu kita ubah. Kemudian nama kepemilikan karena jual beli itu kita data kembali,” terang Toni.

Ia yakin, validasi yang sekarang dilakukan dapat mendongkrak realisasi PBB kedepannya. Katanya, petugas pajak masih menjadi ‘andalan’ dalam memvalidasi data objek pajak PBB ini.

“Yang lebih tahu dengan daerahnya kan petugas pajak di desa masing-masing. Makanya kita sangat mengandalkan mereka,” tutur Toni.

Disampaikannya juga, terdapat sejumlah kendala dalam validasi data objek pajak ini. Diantaranya terkendala anggaran. Selain itu luas wilayah kabupaten juga menjadi salah satu hambatan.

“Sekarang ini sudah berjalan sekitar 30%. Kita sangat yakin tahun ini PBB dapat kita tingkatkan,” pungkas Kabid II. (sam)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

20 − fourteen =