Sikap DDP Dikecam Warga

Sikap DDP Dikecam Warga

182
BERBAGI

Kompast: Kewenangan DDP Lebihi Penegak Hukum

RBO, MUKOMUKO – Adanya kabar pihak perusahaan yang diduga menangkap dan mengancam masyarakat Malin Deman dengan senjata dibenarkan oleh LSM Komunitas Masyarakat Peduli Alam Sekitar (Kompast).

Dikatakan Direktur Kompast, Musfar Rusli, Kompast yang selama ini terus secara intens mendampingi sejumlah masyarakat Malin Deman dalam hal menuntut hak, prihal sengketa hak kelola dari lahan eks PT BBS yang juga diakui hak kelola oleh PT DDP. Sampai saat ini, lahan yang menjadi rebutan itu sedang ditangani Pansus yang dibentuk DPRD Januari lalu.

“Setelah kami dapat kabar ada warga yang ditangkap oleh DDP dan sudah kami pastikan kepada masyarakat, mereka bilang ya. Mereka sempat diancam akan ditembak oleh pihak keamanan DDP,” kata Musfar saat dijumpai RBI kemarin.

Menurut Musfar, siapa yang berhak mengelola dan mau diapakan lahan eks DDP itu belum tahu. Dari hasil hearing bersama dewan dan rapat pansus, memang ada kesepakatan antara masyarakat dan DDP untuk sementara tidak boleh memanen diatas lahan tersebut.
Namun infomasi yang kami terima, ada masyarakat masih memanen dilahan tersebut. Kemudian pihak keamanan DDP menangkap masyarakat Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman berjumlah 3 orang. Ungkap Musfar, sikap ini merupakan sikap berlebihan pihak perusahaan.

“Memangnya DDP itu aparat, Polisi bisa menangkap masyarakat. Pengelola lahan itukan belum tentu DDP. Lahan eks BBS itu sekarang menjadi milik Negara. Maslah siapa yang berhak mengelola itu nanti, jangan mengitimidasi dengan cara melakukan penangkapan seperti itu. Masyarakat itu berani memanen karena DDP juga belum menghentikan aktifitas memanen dilahan yang disengketakan,” kecam Musfar.

Lanjut Musfar, berkaitan dengan masalah sengketa lahan ini, Kompast meminta kepada Pansus yang terbentuk Januari lalu segera mempublis hasil dari penelusuran tentang keabsahan PT DDP menguasai lahan eks BBS itu.

“Seharusnya waktu 3 bulan ini, Pansus sudah ada hasil. Walaupun belum 100%. Kita mintak dipublikasikan, agar tahu sebatas mana kinerja Pansus ini. Dari rapat pansus terakhir akan turun kelapangan untuk mengukur ulang lahan dsb. Hasilnya mana? Kalau belum dilaksanakan, kami mohon kepada dewan terhormat untuk segera turun kelapangan,” ujarnya.

Masih kata Musfar, ia juga memintak kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko,khususnya Bupati Mukomuko, Choirul Huda, untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan pihak perusahaan ini.

Menurutnya, jika ini dibiarkan berlarut-larut, masalah ini bisa menjadi pemicu masalah yang lebih besar. Katanya, konflik horizontal di tengah masyarakat besar kemungkinan akan terjadi.

“secara naluri, masyarakat yang terkait sudah sangat emosi. Ditambah lagi sikap perusahaan juga gak kalah arogan. Ini sewaktu-waktu bisa saja meledak,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya dikabarkan adanya 3 orang masyarakat Talang Baru, Kecamatan Mailin Deman yang ditangkap pihak keamanan PT DDP karena panen sawit di lahan eks BBS yang sekarang masih sengketa.

Dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh DDP, masyarakat yang tidak terima langsung mendatangi kantor DDP menuntut temannya dibebaskan. Sempat terjadi kericuhan, bahkan dikabarkan masyarakat dapat ancaman akan ditembak oleh pihak keamanan DDP. (sam)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

15 − eight =