Dewan Kota Tak Pro Masyarakat, Itu Fitnah

Dewan Kota Tak Pro Masyarakat, Itu Fitnah

BERBAGI
Ist/RBO: DPRD Kota Bengkulu Saat Sidang Paripurna Istimewa beberapa Waktu lalu.

RBO,BENGKULU – Sejumlah dewan kota langsung merespon ketika para pihak mulai sering mendengungkan, bahwa dewan kota Bengkulu sudah tidak pro terhadap kepentingan masyarakat Kota Bengkulu. Seperti politisi senior dari Gerindra ini, Sutardi dengan tegas menyampaikan bahwa kepentingan masyarakat yang mana tidak diupayakan dewan kota. Jika dikait kaitkan dengan belum disahkannya revisi perda samisake atau penolakan raperda peminjaman Rp 250 miliar, dijelaskan Sutardi semua itu dilakukan karena Dewan kota pro terhadap masyarakat.

“Dewan kota tidak pro masyarakat, itu pernyataan yang sangat tidak beralasan. Itu fitnah jahat, sudah dua periode saya jadi anggota dewan, setiap kali keluhan masyarakat, baik didapat dalam reses maupun disampaikan langsung selalui kita tindaklanjuti. Keluhan soal jalan rusak, drainase rusak dan lainnya, selalu kita upayakan untuk bisa dicarikan solusinya. Yang tidak pro rakyat itu, yang mana?. Jangan hanya karena belum direvisinya perda samisake dan ditolaknya raperda peminjaman Rp 250 miliar, kami sekonyong konyong disebut tidak pro terhadap masyarakat,” tegas Dia.

Senada disampaikan politisi PKB yang juga sudah dua priode duduk sebagai Dewan Kota, Suimi Fales, MH. Bahwa dia yakin masyarakat tidak mudah diprovokasi oleh segelintir oknum yang ada kepentingan politik. Masyarakat sudah tahu dan cerdas mana statmen penyejuk sementara atau pembuatn kegaduhan.

“Khusus untuk raperda Samisake, sejak dewan periode sebelumnya kami sudah mengkajinya. Memang berawal ada rekomendasi BPK yang harus diselesaikan, makanya kita harus hati hati. Dana bergulir itu yang menyalurkannya adalah pemerintah, jadi ketika ada temuan BPK, maka tentunya yang harus ikut membenahi adalah pemerintah (eksekutif dan Legislatif). Pada prinsipnya, dewan sangat ingin masyarakat dibantu melalui samisake, tapi tentu mekanisme penyaluran harus dipatuhi, agar tidak melanggar hukum. Untuk itulah, hingga detik ini kita harus hati hati, kita tidak ingin semua jadi persoalan hukum. Dewan kota tetap pro terhadap kepentingan masyarakat kota,” tambah Dia.

Sementara itu, Wakil ketua komisi 3 DPRD Kota Rena Anggraini menambahkan bahawa benar, fraksi PKS belum menyetuji raperda peminjaman Rp 250 miliar, hal dilakukan salah satu alasannya yakni PKS menilai ada aturan yang dilanggar.

“Masa jabatan kepada daerah kita ini tinggal hitungan bulan, pinjaman itu masa pengembaliannya selama 5 tahun. Kita tidak ingin, nanti dibebani dengan pinjaman tersebut, APBD kita sudah kecil, jangan dibebani lagi dengan pinjaman pinjaman,” tegas Dia. (lay)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

17 − seven =