Paripurna Heboh, 3 Fraksi Interupsi

Paripurna Heboh, 3 Fraksi Interupsi

112
BERBAGI
ARI/ RBO: Waka II DPRD Kota saat memimpin jalannya sidang paripurna

PDIP Minta Jangan Kontradiktif

RBO, BENGKULU – Sidang paripurna agenda keputusan atas tiga raperda, kemarin berlangsung menarik. Sebab, tiga dewan mewakili masing masing fraksinya menyampaikan interupsi. Paripurna dipimpin oleh Waka, Teuku Zulkarnai itu baru saja dimulai dan dihadiri langsung Walikota Bengkulu H Helmi Hasan, SE. Namun tiga fraksi, antara lain Nasdem, Golkar dan PKS langsung menyela dan menyampaikan keberatan.

Adapun keberatan yang disampaikan ketiga fraksi yakni mengenai, statmen pimpinan Paripurna Teuku Zulkarnain di media online RMOL. Seperti dikatakan juru bicara fraksi Nasdem bahwa sangat keberatan statmen Teuku menyampaikan bahwa Nasdem menolak program pemerintah yang pro rakyat. Ditegaskan bahwa Nasdem tidak pernah menolak program yang sejatinya demi kepentingan rakyat.

“Dan apabila ada program pemerintah yang belum sependepat dengan fraksi Nasdem, maka pihak kami akan sampaikan dengan mekanisme yang ada lewat paripurna. Untuk itu kami minta saudara Waka 2 DPRD Kota mengklarifikasi pernyataan itu,” sampai Saur Manalu dari Nasdem.

Belum tuntas fraksi Nasdem bicara, perwakilan fraksi PAN yakni Kusmito Gunawan, MH langsung memotong, dengan meminta pimpinan paripurna membuka terlebih dahulu sidang dan memulai paripurna agenda pengesahan tiga raperda, setelah itu barulah membahas hal hal yang lain.

“Menurut saya baiknya kita mulai dulu kegiatan sesuai agenda, hal hal yang lain bisa dibahas dalam rapat internal,” sampai Kusmito.

Mendengar pernyataan itu, Mardensi dari Fraksi Golkar langsung angkat bicara. Dikatakan Dia bahwa jikalau pimpinan Teuku hadir dalam rapat internal Senin, maka pada Paripurna Selasa ini pihaknya tidak akan menyampaikan.

“Namun berhubung tidak hadir, maka terpaksa kita sampaikan di forum ini, karena berdosa jika saya tidak sampaikan. Kami sangat keberatan, dengan kata kata dalam RMOL. Saat itu pak Teuku meminta Wakil Walikota Ir Patriana Sosialinda mundur dari jabatannya, jadi tidak usah disentil sentil, Wawali dan Walikota satu paket. Kalau tidak suka, bisa dibicarakan secara kekeluargaan, tidak di RMOL ataupun media yang lain,” sampai Dia.

Selanjutnya, Mardensi menegaskan bahwa fraksi Golkar belum pernah membuat pernyataan dimanapun, yang isinya tentang mengatakan bahwa melalui Mardensi menolak Samisake. “Saya dari awal sudah mensuport dan memimpin rapat masalah samisake, tapi kok pak Teuku berani beraninya menyampaikan bahwa fraksi Golkar tidak setujui Samisake. Mohon tarik kembali pernyataan itu, sebab hal itu sangat menyakitkan bagi kami,” sampai Dia.

Interupsi selanjutnya disampaikan perwakilan Fraksi PKS yang diwakili Rena Anggraini, dikatakan bahwa statmen Teuku Zulkarnain dinilai menciderai lembaga, dan fraksi PKS. Untuk itu, pihak fraksi PKS juga meminta agar segera diklarifikasi statmen tersebut.

“Statmen itu kami nilai bisa menciptakan kegaduhan, tidak sesuai dengan jargon PAN yakni berpolitik tanpa gaduh. Sebab statmen itu, akan menimbulkan pemikiran di masyarakat, bahwa antara eksekutif dan legislatif sudah tak harmonis,” sindir Dia.

Terakhir, Hamsi mewakili PDIP perjuangan langsung menjurus ke Walikota yang hadir dalam paripurna, Hamsi mengatakan bahwa PDIP merupakan partai wong cilik. Jadi tidak benar jika Walikota sebut dewan tak pro rakyat dan tidak mendukung program Walikota yang pro terhadap masyarakat.

“Kami menilai ada kegiatan kontradiktif, semisal program Samisake merupakan andalan Walikota untuk membantu masyarakat kurang mampu membangun usaha kecil baru, namun sangat disayangkan karena program itu sangat kontradiktif dengan dibiarkannya waralaba Indomaret dan Alfamart menjamur di Kota ini, waralaba itu mematikan usaha kecil. Ini masukan dari kami, agar Walikota bisa dievaluasi, kami bukan anti investasi, tapi kami minta dibatasi,” sambung Dia.

Sementara itu, Teuku Zulkarnain menyampaikan bahwa semua interupsi itu bisa dibahas lagi dalam paripurna internal. Dan sidang paripurna hari itu, dilanjutkan dengan pengesahan tiga raperda antara lain raperda penanggulangan bencana, revisi perda no 16 tentang pencatatatan sipil, raperda tentang pemberian ASI.

“Ya silakan lakukan hak jawab ke media, sampaikan juga apa yang ingin disampaikan. Jangan dibawa ke ranah paripurna,” sampai Dia. (lay)

BERBAGI:

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY