Gubernur Curhat ke Menteri Bappenas

Gubernur Curhat ke Menteri Bappenas

155
BERBAGI
bappenas
AGUS/RBO: Menteri Bappenas, Gubernur, Kemendagri dan Kapolda Bengkulu disambut dengan tari sekapur sirih saat agenda Murenbang RKPD Provinsi Bengkulu, Kamis (13/4).

Bambang: Bengkulu Harus Mampu Memotong Lingkaran Kemiskinan

RBO, BENGKULU – Gubernur Bengkulu Dr.H.Ridwan Mukti,MH tidak menyia-nyiakan kehadiran Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro pada agenda Murenbang RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah) Tahun 2018 untuk curhat terkait permasalahan yang dihadapi Provinsi Bengkulu saat ini.

Dalam sambutannya, Gubernur memaparkan terkait kondisi Provinsi Bengkulu dengan segala keterbatasannya. Seperti di Provinsi Bengkulu hingga kini masih tercatat ada sebanyak 653 desa tertinggal dengan kondisi masyarakatnya harus berkubang dengan lumpur di saat hujan, juga minim penerangan listrik. Tak hanya itu, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu hampir dua kali lipat angka kemiskinan nasional.

“Kami sedih, angka kemiskinan hampir menyentuh 18 persen, dan ada kabupaten yang angka kemiskinannnya di atas 20 persen,” tegas Gubernur, kemarin (13/4).

Sementara itu, dirinya tak mau kondisi tersebut diabaikan apalagi diratapi. Ia mengajak aparatur pemerintahannya untuk fokus pada program prioritas, yakni pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan, hingga program kunjungan wisata wonderful Bengkulu 2020.

“Kita bersyukur Bapak Menteri bisa hadir di Bengkulu. Bukan cuma mendengar, tapi dapat melihat langsung potret ketimpangan pembangunan di Indonesia,” sampainya.

Disisi lain, mendengar laporan dari orang nomor satu di Provinsi Bengkulu tersebut, Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro menyatakan, Provinsi Bengkulu dihadapkan pada masalah serius, yaitu soal konektivitas dan kemiskinan. Hal itu ia simpulkan berdasarkan data ekonomi Bengkulu serta pemaparan Gubernur Ridwan Mukti saat pembukaan Murenbang RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah) Tahun 2018.

“Ada dua isu besar yang harus diprioritaskan, satu konektivitas dan yang kedua sesuai dengan angka kemiskinan adalah penanggulangan kemiskinan,” tegas Bambang, kemarin.

Sementara itu, ia berharap dua problem tersebut dapat menjadi fokus rencana pembangunan yang bakal diusulkan pada tingkat pusat. Sehingga perencana dapat mengusulkan program maupun proyek yang secara jelas prioritasnya. “Kita fokus dua itu saja dulu,” tegasnya.

Dijelaskan dia, Provinsi Bengkulu pada kondisi geografis yang memang sulit. Hal itu jika melihat peta alur perekonomian yang ada saat ini di Indonesia. Dikatakanya, meski upaya membuka keterisolasian pada masa orde baru telah dilakukan, yakni dengan membuka pelabuhan pulau Baai, namum kenyataannya arus ekonominya ada di Timur, bukan di Barat Pulau Sumatera.

“Kalau dari laut susah maka dibukanya melalui darat, paling tidak ke provinsi tetangga atau ada akses langsung ke Jalan Tol Sumatera yang rencananya akan dibangun nantinya,” ulasnya.

Disisi lain, terkait persoalan kemiskinan akut yang ada di Provinsi Bengkulu, Menteri Bappenas menyarankan prioritas penangangannya, harus pada hulu permasalahan. Yakni dari mulai dari tempat tinggal rumah tangga miskin. Pentingnya pelayanan dasar, yakni kesehatan dan pendidikan kemudian infrastruktur dasar yaitu sanitasi air bersih dan infrastruktur tang terkait dengan tempat tinggal.

“Provinsi Bengkulu harus mampu memotong lingkaran kemiskinan. Diputus bukan di ujung tapi di pangkalnya,” pungkasnya. (ags)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

nineteen − 12 =