Empat Raperda Disahkan, PDAM Dapat Rp75,6 M

Empat Raperda Disahkan, PDAM Dapat Rp75,6 M

114
BERBAGI
ARI/ RBO: Rapat paripurna tentang pengesahan raperda yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu

 

RBO,BENGKULU – Sidang paripurna dengan agenda pengambilan keputusan laporan hasil pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kemarin tuntas digelar. Diketahui, ada empat raperda yang disahkan namun akan tetap dilakukan perbaikan. Empat raperda itu antara lain, tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, raperda tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, raperda tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, dan raperda tentang penyertaan modal dari pemerintah daerah ke PDAM.

Interupsi pertama disampaikan oleh anggota dewan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hamsi mempertanyakan soal Pasal 6 dalam raperda penyertaan modal kepada PDAM. Dikatakan Hamsi, dalam pasal itu dijelaskan pada tahun 2017 sampai tahun 2023 pemerintah kota akan menambahkan penyertaan modal sebesar Rp 75,6 miliar yang bersumber dalam APBD.

“Saya mau bertanya apakah ini sudah diganti apa belum, sebab kemarin seingat saya waktu dibanggar penyertaan modal sebesar Rp 5,5 miliar. Karena kita mengacu pada rasio APBD, ini kita pertanyakan apakah sudah dirubah atau belum pumpinan,” sampai Hamsi.

Interupsi Hamsi itu langsung direspon oleh Ketua DPRD Kota Erna Sari Dewi, SE yang meminta ketua Banleg Kusmito Gunawan untuk menjelaskan. Sebab menurut Erna yang memimpin sidang, bahwa paripurna internal sejatinya hal itu sudah dibahas dan semua setuju untuk dilanjutkan ke paripurna eksternal.

“Harusnya dengar dulu penjelasan dari perwakilan badan legislasi, barulah ketika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Saya kira pimpinan harus memulai terlebih dahulu paripurna ini, dan kami memastikan data itu memang sudah dirubah,” sampai Kusmito.

Kemudian juru bicara Banleg Hotman Nababan dipersilakan pimpinan sidang untuk membacakan hasil rapat banleg, dalam sampaiannya terungkap bahwa raperda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin penyusunannya tersebut mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hukum. Dalam undang-undang tersebut mengatur tiga kategori, yaitu penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penyelenggara hukum, sehingga perda tersebut menjadi penyempurna atas kekurangan dari regulasi yang ada.

Kemudian usai mendengar penjelasan dari Banleg, Wakil Walikota Ir Patriana Sosialinda yang mewakili pemerintah langsung mrespon dengan menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja keras dewan menelurkan peraturan daerah. Dikatakan bahwa peraturan daerah yang telah disahkan itu, sangat memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Seperti raperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin itu patut didukung, karena memang ada beberapa kali kasus kurangnya pendampingan hukum terhadap masyarakat kurang mampu. Lalu penyertaan modal kepada PDAM, memang dinanti masyarakat yang membutuhkan sambungan air bersih. Kami pemerintah, siap menjalani perda dengan membuat turunan berupa peraturan walikota yang mengatur soal teknis pelaksanaan,” tutup Dia. (lay)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

16 − sixteen =