4 Bupati Teken Depan KPK

4 Bupati Teken Depan KPK

BERBAGI
BERBAGI:

Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi

RBO, BENGKULU – Empat bupati di Provinsi Bengkulu Selasa kemarin (9/5) tandatangani komitmen Rencana Aksi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi Bengkulu yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada tahun 2016 lalu. Para Bupati itu adalah Bupati Mukomuko Choirul Huda SH, Bupati Lebong Rosjhonsyah, Bupati Kaur, Gusril Fauzi S.Sos, dan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, SH.

Empat kepala daerah itu langsung menandantangani rencana Aksi Pencegahan korupsi tersebut. Kemudian juga hadir Seluruh perwakilan OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan SE. Dalam sambutannya mengatakan, sekali lagi dirinya mengapresiasi kegiatan peluncuran aplikasi online atau sistem untuk Pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencegah adanya korupsi di suatu daerah.

“Saya rasa sistem aplikasi online yang diluncurkan KPK ini sangat efektif untuk mencegah adanya penyelewengan atau korupsi di setiap daerah,” sampainya kemarin.

Dijelaskannya, program yang diluncurkan KPK ini sesungguhnya untuk memudahkan kinerja setiap Kepala OPD yang ada, dan mempersiapkan sistem yang diinginkan suatu OPD tersebut untuk pencapaian target pengelolaan aset dan kinerjanya. Tentu dari sisi anggaran ada peningkatan, dan kepuasan masyarakat juga harus diutamakan dan ditingkatkan. Kemudian dalam pengelolaan tidak ada penyimpangan-penyimpangan.

“Saya sebelum menjadi Walikota Bengkulu, sudah jauh mempersiapkan semua program yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya masyarakat butuh infrastruktur, drainase, dan air bersih, maka saya bangun sistem untuk itu,” jelasnya.

Dikatakannya, dengan adanya program yang penuh dengan keterbukaan ini, tentu penilaian di kalangan Pemerintahan suatu daerah tersebut juga bagus, dan semua anggaran terserap dengan baik tanpa ada penyelewengan.

“Pemkot Bengkulu dengan anggaran yang tidak banyak ini, mengharapkan dapat pendampingan dari aplikasi yang diluncurkan dan pengawasan dari tim Monitoring KPK RI,” pungkasnya.

Terpisah Ketua Satgas III Monitoring dan Evaluasi dari KPK, Tomi Mortomo mengatakan, penandatanganan hari ini, tak lain lanjutan tahun 2016 lalu. Sesuai dengan instruksi pimpinan KPK RI dirinya bersama rombongan mulai lebih ketat untuk pencegahan terjadinya korupsi di area yang dianggap rawan.

“Kami dari KPK harus memperketat 4 area. Diataranya Perencanaan, Anggaran, iterferensi, dan Investigasi di suatu daerah. Sekarang saya minta Bupati atau sekretarisnya untuk menandatangani Rencana Aksi ini,”sampai dia.

Seperti Kota Bengkulu ini, dijelaskannya lebih lanjut, sistem pemerintahannya harus Online. Semua yang direncanakan untuk penganggaran harus melalui aplikasi Online itu.

“Seperti di Musrenbang tingkat Kelurahan, kemudian ke tingkat Kecamatan, semua masukan dari masyarakat harus disaring kemudian melalui aplikasi Rencana aksi dan mendeteksi korupsi sejak dini. Dengan adanya sistem pencegahan ini kita semakin yakin dan bermanfaat bagi semua kalangan,’’ jelasnya. (ide)