Cacat Hukum, Dewan Minta Pilkades Benteng Ditunda

Cacat Hukum, Dewan Minta Pilkades Benteng Ditunda

Marlon Purba
BERBAGI:

Marlon: Sudah Ada Keputusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2016

RBO, BENTENG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Gelombang II yang bakal dihelat Pemkab Benteng bulan ini, menuai protes dari Kalangan DPRD Bumi Maroba Kite Maju Benteng. Pasalnya belum adanya Perda maupun Perbup baru yang dijadikan payung hukum pelaksanaan Pilkades tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi NasDem dan juga Ketua Komisi II DPRD Benteng Marlon Purba pada RBI kemarin.

Dikatakan Marlon Purba, tidak ada payung hukumnya pelaksanaan Pilkades Benteng tersebut dan ini ilegal. Dipaparkan Marlon Purba Perda maupun Perbup yang lama sudah tidak bisa dijadikan payung hukum lagi. Hal tersebut lantaran sudah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2016 mengabulkan gugatan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia  (APDESI) terkait dengan pengujian Pasal 33 Ayat 1 huruf g. dan Pasal 50 Ayat 1 huruf c. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.

Pihak Pemda Benteng tidak dibenarkan hanya merubah persyaratan di edaran saja, sebab itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika ingin Pilkades tersebut berjalan sesuai aturan, maka tidak ada pilihan lain, Pemkab Benteng harus menunda dulu pelaksanaan Pilkades serentak bulan ini. Bila tidak mau mengambil risiko hukum yang lebih fatal,” ujar Marlon Purba.

Kita lihat di Kabupaten tetangga di BU, mereka segera menyusun Raperda tentang Pilkades, bahkan perbupnya pun sudah tuntas. Bila Pemkab Benteng tetap memaksakan diri untuk tetap menghelat Pilkades, maka ini jelas melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi, dan rentan untuk digugat secara hukum oleh masyarakat.

“Untuk itu penundaan pelaksanaan Pilkades tersebut, untuk menghindari peluang konflik dan menjaga stabilitas masyarakat serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Marlon Purba. (bri)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

seven + sixteen =