PNS Tak Kembalikan Aset ke Ranah Hukum Saja

PNS Tak Kembalikan Aset ke Ranah Hukum Saja

Dedi/RBO: Pertemuan Kadis Pariwisata dan Pedagang di Kantor Lurah Berkas Kemarin.
BERBAGI:

RBO, BENGKULU – Dua orang PNS di dua instansi Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu yang belum mengembalikan aset yang dipakainya. Kasus itu bukan saja tak bisa mendapatkan Tunjangan Pengahasilan Pegawai (TPP), tapi juga terancam ditarik paksa. Bahkan bisa berlanjut ke ranah hukum.

Dikatakan Asisten II Pemkot Bengkulu, Walhin, yang belum mengembalikan aset yang bukan haknya pakai lagi diberi peringatan secara lisan dan tulisan 3 kali.

“Nanti kita perintahkan Kabid Pengelolaan Aset untuk menyuratinya sebanyak 3 kali. Jika itu belum juga ada kejelasan dan dia masih belum mengembalikan aset yang bukan hak pakainya lagi itu, kita akan perintahkan Satpol PP tarik paksa kendaraan tersebut. Karena itukan tugas Satpol PP untuk menegakkan Perda yang telah kita terapkan,” pungkasnya.

Dia mengatakan, sebelumnya Kabid Aset akan menempuh pendekatan untuk mengembalikan itu. Kemudian disurati, namun belum juga ada penyelesaian, maka ada tindakan lebih tegas yang harus diterapkan. Yaitu dengan cara penarikan paksa hingga ketegasan terakhir yang diambil yaitu ke ranah hukum.

“Jika pihak Satpol PP juga gagal untuk mengembalikan aset itu, bisa saja menempuh jalur hukum. Apalagi asat yang dipakainya selama ini sudah pindah tangan dan sudah diganti BD, maka semuanya akan kita serahkan dengan pihak yang berwajib untuk menanganinya,” tegas dia.

Kemudian dia juga mengimbau kepada yang bersangkutan yang sekarang belum juga mengembalikan aset yang bukan hak pakainya lagi, untuk segera diserahkan ke pengelolanya.

“Ya, kita imbau juga untuk yang bersangkutan bisa mengembalikan aset itu. Sebab itukan bukan hak pribadi. Semua aset yang dipakai pemerintah itu milik negara,” imbaunya.

Sekadar perbandingan dan mengingatkan. Mantan Bupati Mukomuko Drs H Ichwan Yunus, masuk penjara gara-gara aset lho. Yaitu memberikan pinjaman mobil dinas pada mantan Ketua DPRD, sementara yang bersangkutan bukan lagi wakil rakyat. Maka kasus itu bergulir ke pengadilan dan divonis penjara. (ide)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

five + 10 =