DPRD & APPSI Sepakat Audit Keuangan PTM

DPRD & APPSI Sepakat Audit Keuangan PTM

BERBAGI
BERBAGI:

Melyan: Setelah Itu Kita Lapor ke KPK

RBO, BENGKULU – Jengah dengan lambatnya revisi MoU PTM, kemarin pihak Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Bengkulu dan beberapa pedagang PTM mendatangi Dewan Kota. Mereka disambut Ketua Komisi 3 Sudisman, Suimi Fales, Sutardi, dan Sandy Bernando. Dalam hearing yang juga dihadiri pihak Disperindag dan Dispenda Kota didapati kesepakatan. Bahwa meminta BPK mengaduit keuangan PTM.

“Tadi kita hearing terkait MOU PTM yg diingkari pengembang PTM, sudah bertahun-tahun kerja sama pemda Kota Bengkulu dan pengembang PTM, pihak PTM tidak pernah memberikan PAD serupiah pun sesuai MOU yaitu tahun pertama sampai tahun ke 20, 30% untuk Pemda Kota Bkl 70 % untuk Pengembang PTM. Kita juga meminta bantuan dewan untuk bongkar portal elektrik. Dewan sepakat, keuangan PTM harus diaudit dan portal itu dibongkar,” sampai Melyansori.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Sudisman mengatakan dalam waktu dekat akan menyampaikan kepada unsur pimpinan agar secara kelembagaan mengirim surat kepada BPK RI Perwakilan Bengkulu agar dilakukan audit menyeluruh terhadap keuangan PTM.

“Tentu sembari jalan kita akan mendata jumlah lapak, auning dan kios yang ada di PTM. Untuk itu kami minta Disperindag Kota dapat ikut serta membantu. Lalu Terkait portal parkir akan dibahas lagi di internal komisi III, nanti akan ada rekomendasi untuk kepala daerah,” sampai Dia.

Pandangan berbeda disampaikan Suimi Fales, khususnya soal portal parkir elektrik. Dikatakan Suimi bahwa harusnya pemerintah bisa cepat bersikap, dan pembongkaran portal itu tak perlu kajian kajian mendalam.

“Kami sudah turun ke pasar beberapa waktu lalu, hasilnya banyak pedagang mengeluhkan. Jadi saya kira tak perlu kajian berbulan bulan, justru itu sama saja menyakiti pedagang selama berbulan bulan pula. Untuk apa kita mempertahankan PAD yang hanya sekira 7 juta rupiah, namun masyarakat kita tersakiti, itu menurut pandangan saya,” tegas Suimi.

Lalu mengenai penyelesaian MoU PTM, Dia selaku mantan ketua Pansus masalah itu menyampaikan bahwa benar persoalan revisi MoU PTM itu sudah disuarakan seluruh anggota DPRD Kota Bengkulu. Bahkan dalam forum resmi seperti Paripurnapun hampir seluruh fraksi meminta agar persoalan itu segera disleesaikan.

“Hanya saja pemerintah selaku eksekutor belum juga selesai melakukan pembahasan, ini ada apa. Maka kami sepakat, untuk dilakukan audit dan ya silakan saja jika mau dibawa persoalan ini ke ranah hukum. Jika memang itu jalan yang terbaik,” tegas Dia. (lay)