BPKD Masih Validasi para Penunggak Pajak

BPKD Masih Validasi para Penunggak Pajak

128
BERBAGI

RBO, BENGKULU – Kepala BPKD Provinsi Bengkulu, Heru Susanto,SE,MM mengatakan, pihaknya masih melakukan kegiatan validasi guna mencocokkan data yang ada diserver dengan posisi data yang ada dimasing-masing kecamatan dan kabupaten. Hal ini guna menyikapi terkait tunggakan pajak umum.

“Memang harapan besar kita melakukan rekonsiliasi data antara server Dispenda dengan server BPKD di Dirlntas itu harus sama,” terangnya, kemarin.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait rencana penghapusan beberapa denda atau pemutihan pajak kendaraan apakah akan dilakukan, Ia mengatakan bahwa jika tidak ada kesamaan data antara Dispenda dan Dirlantas, maka hal tersebut belum dapat dilakukan.

“Artinya, kalau itu belum sama data kita dengan data di Dirlantas, kita tidak bisa bergerak kesitu,” jelasnya.

Dibagian lain, saat ditanya kapan target validasi tersebut selesai dilaksanakan, ia mengatakan akan diusahakan secepatnya.

“Setiap tahun itu dianggarkan untuk validasi, tapi mudah-mudahan dengan itikad kita yang baik percepatan sinkronisasi data ini segera terwujud supaya cepat, agar pada kesempatan pertama sudah bisa kita lakukan,” jelasnya.

“Selama itu belum dilakukan rekonsiliasi data server itu kita tidak akan bisa bergerak, makin cepat rekonsiliasi (penyamaan) data server kami dengan data Dirlantas, Insya Allah bisa ya. Jadi kendala kami disitu. Bisa jadi data di Dirlantas sekian ribu, dikita sekian ribu kan data kita itu kan gunakan provider asprom,” tambahnya.

Sementara itu, ia tidak menyangkal adanya tunggakan pajak kendaraan Rp 300 miliar selama berpuluh-puluh tahun se-Provinsi Bengkulu.

“Memang ada Rp 300 miliar. Kalau sekadar data tahun 1980-2015 itu bisa jadi barang-barang itu tidak bergerak lagi di jalan. Itu kan belum ada ketetapan pajak daerah. Jadi, kita belum bisa dikatakan itu piutang kita atau piutang mereka, belum bisa,” tutupnya. (ags)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

twenty + 3 =