Mendikbud: Sistem Zonasi PPDB Sekolah Hilangkan Kastanisasi

Mendikbud: Sistem Zonasi PPDB Sekolah Hilangkan Kastanisasi

BERBAGI

Prof.Muhajjir: Hapus Predikat Sekolah Unggul & Nonunggul

RBO, BENGKULU – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Prof.Dr.H.Muhadjir Effendy,MPA mengatakan, penerapan sistem zonasi pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018 bukan hanya untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK sederajat. Namun, juga mengurangi dampak sosial. Seperti tawuran antarpelajar, kemacetan dan memberi peluang kepada guru untuk memenuhi kekurangan jam mengajar. Pasalnya, sistem zonasi secara perlahan akan menghapus predikat sekolah unggulan dan nonunggulan yang terkadang menjadi bahan pemicu tawuran antarpelajar. Dengan demikian, para orang tua murid diharapkan dapat mempercayai kualitas sekolah dimana tempat anak-anaknya menimba ilmu.

Tak hanya itu, pola sistem zonasi juga diantaranya dapat menghilangkan beban biaya akomodasi yang harus dikeluarkan orang tua setiap hari. Para siswa cukup berjalan kaki ke sekolah.

“Selama ini orang tua murid berusaha menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dicap favorit. Hal ini menimbulkan ekses yang tidak baik pada dunia pendidikan nasional. Karena akan ada sekolah yang banyak muridnya, tapi sekolah lain kekurangan. Zonasi ini untuk menghilangkan ketimpangan itu,” tegasnya Jumat kemarin (14/7) saat menyampaikan kata sambutan agenda penganugerahan para juara lomba Apresiasi Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas tahun 2017 yang digelar disalah satu hotel di Kota Bengkulu.

Diakuinya, memang pelaksanaan PPDB di lapangan masih banyak sejumlah masalah. Masih ada perbedaan pemahaman pihak sekolah. Ini semua menurutnya akan dievaluasi dan akan diperbaiki pada tahun depan.

“Sistem zonasi dalam proses PPDB di sekolah bertujuan untuk pemerataan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia sekolah,” jelasnya.

Dijelaskan, lebih lanjut, sistem zonasi PPDB tidak lagi berdasarkan capaian prestasi akademik. Tetapi berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah (zonasi). Siswa yang berada di zona sekolah tersebut harus diterima, tidak boleh ditolak.

“Kedepan kita tidak ingin ada lagi kastanisasi sekolah.  Kita tidak ingin ada sekolah favorit dan tidak favorit. Anak-anak pandai dan kaya kumpul di sekolah favorit, anak-anak miskin dan biasa-biasa saja kumpul di sekolah pinggiran. Padahal istilah sekolah favorit itu muncul karena memang siswanya yang pandai-pandai. Kita ingin menghilangkan kastanisasi ini, harus ada pemerataan pendidikan,” tegasnya.

“Kalau ada sekolah favorit di suatu zona, maka itu menjadi hak dari siswa yang berdomisili di zona sekolah tersebut,” tambahnya.

Ditambahkan, PPDB tahun 2017 ini, sejumlah persoalan memang diakui masih banyak terjadi di lapangan. Seperti, masih ada sekolah yang kelebihan kuota. Sehingga, tidak bisa lagi menampung calon siswa yang tinggal di sekitar sekolah itu. Namun, ada juga sekolah yang kekurangan murid.

“Berbagai persoalan yang muncul dalam PPDB  akan dievaluasi kembali dan diperbaiki pola pelaksanaanya pada tahun depan. Namun, jika persoalannya menyangkut pelanggaran pidana dan pungutan liar, maka pihak lain seperti polisi atau Tim Saber Pungli bisa mengambil tindakan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, PPDB sistem zonasi resmi berlaku tahun ini setelah Mendikbud mengeluarkan Permendikbud Nomor 17/2017 tentang PPDB. (ags)