Mantan Sekda BS Dituntut 1 Tahun, Perwira 5 Tahun

Mantan Sekda BS Dituntut 1 Tahun, Perwira 5 Tahun

BERBAGI

Subsider 6 Bulan Penjara, Denda Rp 800 Juta

RBO, BENGKULU – Perwira menengah Polri AKBP Herly Yudianto yang merupakan Mantan Kepala Bidang Berantas BNNP Bengkulu dituntut 5 tahun penjara. Dimana dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum Bambang Permandi, SH, MH yang juga merupakan Asdatun Kejati Bengkulu melalui Sri Rahmi, SH membacakan di persidangan secara terbuka, Kamis (20/07) kemarin. Dengan denda masing  uang sebesar Rp 800  juta, subsider selama 6 bulan penjara.

Ronal/RBO: Terdakwa Herly Mantan Kabid Berantas BNNP Bengkulu

Tuntutan ini sama dengan ke empat terdakwa lainnya, yakni Ahmad Murat selaku LSM dan Wartawan di Bengkulu Selatan, Darmawan Mantan PNS, Khairul Dani dan Sarkawi  Anggota Polri BNNP. Dalam tuntutan jika terdakwa dikenakan pasal terkait pengedaran narkoba dengan pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2008 tentang narkotika.

Dalam pasal itu, bebunyi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 12 tahun penjara  dengan denda membayar uang sebesar Rp 800 juta dan maksimal membayar denda Rp 8 miliar rupiah.

Atas hal demikian didampingi, pihak Bidkum Polda Bengkulu akan mengajukan pembelaan. Hal yang memberatkan terdakwa,  sebagai anggota Polri terdakwa tidak membantu dalam upaya pemberantasan narkoba, selain itu hal yang meringankan.

Dikarenakan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, hingga menyesali dan mengaku kesalahan dalam pemufakataan jahat narkoba yang ditemukan diruangan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmmud.

Sementara itu, untuk mantan Seketaris Daerah Rudi Zahrial, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 1 tahun penjara. Berbeda dengan terdakwa lainnya, Rudi tidak terbukti atas  pemufakatan jahat . Atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasi atau menyediakan narkotika.

Jaksa Penuntut Umum menyangkakan pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal itu berbunyi, jika mengancam siapapun yang tak melaporkan tindak pidana narkotika ke aparat penegak hukum narkotika ke pihak peneggak hukum. Menurut Irfan Yudaoktara, SH selaku kuasa hukum terdakwa Rudi mengutarakan, jika mempertimbangkan penerapan pasal oleh Jaksa Penutut Umum yang berbeda dengan dakwaan sebelumnya.

“Kita melihat ada point penting, adanya perbedaan fakta. Selain itu perbedaan penerapan pasal dengan tuntutan, terutama dengan tuntutan jaksa jika klien kami terbukti melanggar pasal 131. Dalam surat dakwaan, perbedaannya tidak pernah menyatakan bahwa terdakwa mengetahui adanya pebuatan narkotika. Dimana dimaksud dalam sanksi pidana dalam UU narkotika, namun muncul dalam surat tuntutan ini. Jika terdakwa kami mengetahui tindakan pidana dalam diatur pasal 114 dan pasal 112, ini menjadi catatan penting kami,” terangnya.

“Juga perbedaan fakta, jika terdakwa mengetahui adanya tindakan pidana narkoba. Dalam dimuka persidangan, tidak ada saksi menyatakan atau menerangkan jika terdakwa kami menerima atau menguasai narkotika,” tambahnya.

Kendati demikian, pihaknya optimis akan berpeluang dibebaskan dalam segala tuntutan dan dakwaan. Sementara itu, Majelis Hakim yang dipimpin Kuswanto, SH, MH yang juga merupakan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Kelas IA Bengkulu. Memberikan waktu selama satu minggu kepada, kedua kuasa hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan. (run)